Temuan Kerugian Daerah Jadi Penyakit Tahunan

Direktur Somasi NTB, Dwi Aries Santo (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB meyakini, temuan kerugian daerah akan terus menjadi penyakit tahunan jika tidak ada upaya konkret untuk menyelesaikannya.

‘’Bentuknya, penegakan hukum,’’ tegas Direktur Somasi NTB, Dwi Aries Santo mengaku selama ini terus mengamati proses penyelesaian kerugian negara di Pemprov NTB. Temuan yang awalnya tersisa Rp17 miliar hingga akhirnya tersisa Rp 6,9 miliar, berpotensi terus terulang di tahun tahun berikutnya jika tidak ada upaya penindakan.

Iklan

Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) harus merekomendasikan ke Aparat Penegak Hukum (APH). ‘’Harus ada terobosan dari  TPTGR, supaya tidak jadi penyakit tahunan. Ya dengan penegakan hukum, rekomendasikan ke APH,’’ tegas Aries.

Kerugian daerah dari perbuatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga rekanan harus diidentifikasi.  Dengan modal data detail dari TPTGR, bisa jadi bahan kajian untuk dilakukan identifikasi unsur niat jahat dari oknum tertentu, sehingga muncul kerugian daerah.

‘’Harus  mengerucut identifikasinya ke oknum yang melakukan tindakan, sehingga terjadi kerugian daerah itu,’’ jelasnya.

 Karena Aries melihat, ada kesan bahwa kerugian daerah timbul akibat kesalahan lembaga, khususnya OPD. “Padahal kalau ditelusuri lebih detail, ada perbuatan oknum di dalamnya. Ini jadi pintu masuk APH  untuk mengusut,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Sekretariat TPTGR H. Azhar menjelaskan, penyelesaian kerugian negara akan tetap konsisten melalui forum tersebut. Di dalamnya terintegrasi BPKAD dan Inspektorat, dipimpin Sekda. Sejauh ini ia melihat proses penagihan persuasif ini masih efektif. Sehingga terlalu jauh menurutnya jika direkomendasikan ke APH.

‘’Kita akan tetap kejar terus, kita tagih. Karena ini temuan yang harus dipulihkan. Jadi tidak ada istilah  pemutihan piutang kerugian daerah,’’ tegasnya.

Berdasarkan catatannya, rincian temuan kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat per 31 Desember. Temuan relatif banyak itu terdapat di Dinas Kelautan Perikanan dengan nilai Rp 310 juta, Disnakertrans Rp 156 juta, Dikbud Rp 1,3 miliar.

Sedangkan temuan BPK, terbanyak di RSUP NTB mencapai Rp 3,1 miliar, Dishub Rp 158 juta, Dinas Pariwisata Rp 268 juta, Setwan DPRD NTB Rp309 juta dan Dikbud NTB Rp 554 juta. Total lima instansi itu, sisa temuan yang belum diselesaikan Rp4,4 miliar. Sedangkan untuk temuan Inspektorat untuk 16 instansi yang masih catatan, sisa kerugian belum dilunasi mencapai Rp 2,4 miliar. (ars)