Temuan Belanja Modal, Dinas PUPR Segera Tindaklanjuti, Dikbud Nilai Itu Belum Final

Kepala Dinas PU NTB, Wedha Magma Ardi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu belanja modal atau infrastruktur dan pengelolaan dana desa 2018. Khusus untuk belanja modal Pemprov NTB, BPK menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp1,3 miliar.

Temuan tersebut  disebabkan keterlambatan pengerjaan proyek yang berimplikasi pada denda, kelebihan volume pembayaran, ada item pajak yang masuk dalam kontrak, yang  seharusnya itu menjadi tanggungan pihak ketiga.

Iklan

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu belanja modal tersebut dilakukan BPK pada sejumlah OPD lingkup Pemprov NTB. Antara lain seperti Dinas PUPR, Dinas Dikbud dan OPD lainnya. Menyikapi temuan BPK tersebut, Dinas PUPR akan segera menindaklanjutinya dalam waktu 60 hari. Sedangkan Dinas Dikbud mengatakan temuan BPK tersebut belum final.

‘’Prinsipnya kalau memang ada kita akan segera kembalikan. Saya belum baca hasil LHP, tapi saya dilaporin pada NHP (Naskah Hasil Pemeriksaan). Saya minta segera ditindaklanjuti. 60 hari selesai itu,’’ kata Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, MTP dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 14 Desember 2018 siang.

Ardi tak merincikan jumlah temuan BPK di Dinas PUPR. Namun, temuan tersebut biasanya kaitan dengan kekurangan volume pengerjaan proyek dan kelebihan bayar. Ia menegaskan temuan BPK tersebut bukan berkaitan dengan spek pekerjaan proyek.

Terkait dengan pengerjaan proyek di sisa waktu tahun anggaran 2018, Ardi mengatakan harus segera diselesaikan sesuai kontrak. Meminimalisir adanya temuan BPK, Ardi mengatakan pihaknya mendorong konsultan pengawas benar-benar mengawasi. ‘’Sekarang konsultan itu wakil PPK di lapangan. Jadi perintahnya garis lurus ke bawah, bukan lagi segi tiga,’’ terangnya.

Hal itulah yang diterapkan dalam pengerjaan proyek PRIM. Sehingga, pelaksanaan proyek PRIM di NTB menjadi rujukan nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikbud NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan pemeriksaan BPK belum final. Ia mengatakan saat ini belum ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK. Namun yang ada adalah NHP.

‘’Bukan LHP itu. LHP itu setelah akhir tahun lalu dilanjutkan. Kemarin itu pemeriksaan pendahuluan. Yang diperiksa itu kegiatan dari Januari sampai Oktober,’’ katanya.

Untuk pelaksanaan proyek November – Desember, nantinya Januari akan dilakukan pemeriksaan. Nantinya baru keluar LHP. Suruji mengatakan tindaklanjut atas rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti setelah keluar  LHP.

‘’Pokoknya itu pemeriksaan internal oleh Inspektorat dan BPK, dalam rangka upaya perbaikan, antisipasi. Kalau ada kelebihan bayar, kekurangan volume dan lain-lain temuan, segera diperbaiki,’’ jelasnya.

Perbaikan yang dilakukan bisa dengan memperbaiki pekerjaannya. Bisa juga mengembalikan kelebihan bayarnya. ‘’Semua temuan itu ketika menjadi LHP maka harus ditindaklanjuti dalam 60 hari,’’ tandasnya. (nas)