Tempati Lahan Pemprov, Delapan Bangunan di Gili Air Kembali Dibongkar Paksa

Tanjung (Suara NTB) – Pemprov NTB kembali melakukan pembongkaran paksa terhadap 8 unit bangunan yang berdiri di areal milik Pemprov NTB, di Gili Air, Senin, 28 November 2016. Penertiban mendapat pengawalan ratusan personel dari unsur TNI, Polres KLU, Tim Penertiban Pemprov NTB, Satpol PP NTB, Satpol PP Lombok Utara, serta 150 buruh bangunan yang ditugaskan untuk membongkar bangunan.

Dikonfirmasi via telepon, Kepala Satpol PP NTB, Drs. H. L. Dirjaharta, MSi, mengungkapkan, penertiban bangunan berlaku bagi 8 unit bangunan usaha milik warga yang berdiri di antara 80 are lahan Pemprov. Bangunan-bangunan yang dibongkar itu rata-rata berada di pinggir pantai.

“Jumlah yang dibongkar ada 8 bangunan. Bangunan ini termasuk yang dulu (penertiban bulan Mei, red) ditertibkan, tapi dibangun kembali dan tidak permanen. Untuk penertiban hanya hari ini saja,” ungkap Dirjaharta.

Menurutnya, regu tukang yang dikirim Dispenda NTB sebanyak 150 orang sudah berhasil merobohkan 4 bangunan. Hingga sore hari, seluruh bangunan yang menjadi target diperkirakan bisa diratakan. Terkait bekas penertiban, ujarnya, sesuai instruksi, eks material ditempatkan di satu titik yang tidak mengganggu kenyamanan wisatawan. Pascapembongkaran ini, pihaknya berharap warga tidak membangun kembali fisik lokasi usaha di areal yang memang berada di “zona merah” untuk beraktivitas.

“Setelah dibongkar, kita akan bangunkan ruas jalan ke pinggir pantai supaya masyarakat gampang mengakses. Lahan itu juga lahan Pemprov yang ditempati Pak Ibrahim,” katanya.

Terpisah, Kepala Desa Gili Indah, H. M. Taufik, mengklaim pembongkaran yang dilakukan Pemprov kali ini tidak mendapat keluhan sedikit pun dari warga. Sebab sebelumnya, terjalin pertemuan dari pihak Pemprov bersama pemerintah desa serta masyarakat yang menetap di lahan tersebut. Dari komunikasi itu, semua warga yang mendiami lahan itu setuju dilakukan pembongkaran.

“Sudah ada pertemuan sebelumnya dan semuanya sudah setuju. Memang kami sendiri menginginkan jika ada akses jalan menuju ke pantai, kami mendukung penuh pembongkaran bangunan itu, sehingga memudahkan akses untuk warga dan wisatawan,” demikian Taufik. (ari)