Tempat Hiburan Malam Diduga Kembali Jual Minol

Ilustrasi Tempat Hiburan Malam (suarantb.com/pexels)

Mataram (Suara NTB) – Pengusaha tempat hiburan di Kota Mataram agaknya belum  jera. Mereka diduga kembali berjualan minuman beralkohol (minol) setelah tim terpadu yang sebelumnya merazia mereka berlalu.

Tim terpadu sebelumnya mengamankan puluhan botol minuman beralkohol berbagai merek dari tempat hiburan malam di wilayah Cakranegara. Selain minol, ada juga rumah bernyanyi menyiapkan pemandu lagu.

Iklan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Bayu Pancapati mengungkapkan, aktivitas tempat hiburan menjadi sorotan dari organisasi masyarakat. Rupanya, setelah dirazia mereka diduga tetap menyediakan minuman beralkohol.

Ketidakpatuhan pengusaha sama artinya mereka tidak menganggap atau menghargai operasi dari pemerintah. Semestinya, pengusaha mengurus izin mereka baru menyediakan minol. “Berarti mereka ini tidak menghargai operasi – operasi yang digelar tim sebelumnya,” kata Bayu dikonfirmasi, Rabu, 25 September 2019.

Membandelnya pengusaha juga tidak bisa dilihat dari satu sisi. Bayu menganalisa bahwa tempat hiburan berani menyediakan minuman beralkohol pasti ada penyebabnya. Para pengusaha mengeluhkan pengurusan izin dipersulit.

Pengusaha kembali diminta mempertanyakan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP). Kalaupun izin mereka tidak bisa dikeluarkan karena tidak diperbolehkan sesuai peraturan daerah (Perda). Petugas perizinan mestinya tidak perlu menjanjikan ke pengusaha. “Bilang saja di sana tidak diperbolehkan supaya jelas,” ujarnya.

Penertiban dilakukan selama ini klaimnya, tidak efektif bilamana ada persoalan lain. Apalagi ada reaksi dari masyarakat sehingga dinilai kerja dari aparat penegak Perda tidak ada. Semestinya sambung Bayu, semua leading sector duduk bersama membahas persoalan tersebut. Terutama DPMPTSP harus menggandeng OPD teknis merumuskan permasalahan selama ini disorot oleh masyarakat.

Dia membandingkan Satpol PP di Kota Surabaya diberikan kewenangan menertibkan areal publik, reklame dan minuman beralkohol. Kasus berbeda di Kota Mataram, kewenangan itu menyebar ke OPD teknis. Seperti areal publik dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Reklame dipegang Dinas Perkim dan minol dipegang Dinas Perdagangan. Pol PP hanya diajak operasi saja. Ini sudah lama saya sampaikan kita hearing bersama,” katanya. Sebenarnya tugas Pol PP sangat banyak di daerah lain. Pola ini semestinya diberlakukan di Kota Mataram, sehingga pelanggaran – pelanggaran bisa dikendalikan.

Konteksnya terhadap penjualan minol oleh tempat hiburan diminta OPD terkait duduk bersama dengan pengusaha. Para pengusaha dipastikan memahami kebijakan dari pemerintah. “Selama belum keluar izinnya tidak boleh berjualan. Sama dengan tidak punya SIM ndak boleh berkendara. Kalau ada razia dan ditilang jadi masalah,” demikian katanya mencontohkan. (cem)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional