Telusuri Aset Terdakwa Kasus Asabri, Kejagung Periksa Aset Mall LCC dan Tanah Kosong di Sumbawa

Dedi Irawan. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Agung RI menelusuri aset terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana investasi saham  dan reksadana PT Asabri Benny Tjokrosaputro. Tiga tim diturunkan ke NTB. Tim ini disebar ke Lombok dan Sumbawa. Hal itu terkait aset Benny dalam rangka pemulihan kerugian negara senilai Rp23 triliun.

“Memang benar ada tim dari Kejagung yang turun. Ini dalam rangka penelusuran aset terdakwa kasus tindak pidana korupsi di PT Asabri. Nantinya menjadi upaya pemulihan kerugian keuangan negara dari kasus ini,” terang Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, Kamis, 30 September 2021.

Iklan

Kejagung pada Mei lalu sudah menyita aset Benny berupa tanah seluas 297,2 hektare. Aset dalam bentuk 151 bidang tanah di Desa Sepayung, Plampang, Sumbawa senilai Rp30 miliar ini turut menjadi objek pemeriksaan. Tanah tersebut berupa tanah kosong dimiliki Benny bersama adiknya Teddy Tjokrosaputro yang diproyeksikan untuk perumahan.

Penyitaan aset ini sudah mendapatkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No:194/Pen.Pid/2021/ PN.Sbw tertanggal 18 Mei 2021. Pada intinya meberi izin kepada penyidik Kejagung RI untuk menyita tanah dan atau bangunan di lokasi tersebut.

“Tim kejagung ini turun mengecek di beberapa titik. Ada yang di Mataram, dan ada yang di Sumbawa. Dedi mengaku, proses penelusuran aset ini dalam kewenangan Kejagung RI. Pihaknya hanya mendukung kegiatan selama di wilayah hukum Kejati NTB.

Penelusuran aset di Mataram yang dimaksud berkaitan dengan aset PT Bliss Property Indonesia (POSA), induk perusahaan PT Bliss Pembangunan Sejahtera yang mengelola pusat perbelanjaan Lombok City Center di Narmada, Lombok Barat. Mal ini berdiri di lahan 4,8 hektare milik Perusda Lombok Barat PT Tripat.

Berdasarkan prospektus PT Bliss Property Indonesia (POSA) yang disadur dari laman idx.co.id,  Benny Tjokro memiliki saham dengan kepemilikan 0,0596 persen setara lima juta lembar saham senilai Rp500 juta. Jumlah itu saat penawaran umum perdana dengan harga penawaran Rp150 per lembar saham April 2019 lalu.

Struktur permodalan POSA antara lain PT Bintang Baja Hitam dengan kepemilikan 79,67 persen dan PT BS Investasi Pratama 0,0001 persen, serta masyarakat 20,2650 persen. Melalui penawaran umum saham perdana itu, POSA meraup Rp255 miliar.

POSA dalam rencananya menggunakan 79 persen dana hasil penawaran umum perdana untuk pembiayaan operasional pusat perbelanjaan, perawatan gedung dan peralatan, dan atau membayar kewajiban berkaitan dengan kegiatan perseroan.

Rincian penggunaananya, untuk modal kerja perseroan sebesar 12 persen. 88 persennya diantaranya dibagi untuk digunakan anak perusahaan. PT BPS yang mengelola Lombok City Center kebagian sekitar 12 persen. 21 persennya lagi untuk belanja modal yang 18 persen diantaranya untuk renovasi Lombok City Center.

Benny Tjokro selaku Presiden Direktur PT Rimo Internasional Lestari (RIMO) merupakan salah satu dari 10 tersangka kasus megakorupsi PT Asabri yang menurut hasil audit merugikan keuangan negara sebesar Rp22,78 triliun. Benny kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Benny dalam perkara lain sudah divonis penjara seumur hidup karena terbukti korupsi dan pencucian uang pengelolaan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun. Benny kini menjadi terpidana setelah Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukannya.

Benny yang dalam kasus Jiwasraya bertindak selaku Direktur PT Hanson Internasional ini juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp6,078 triliun. Apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah, maka harta benda Benny disita dan dilelang untuk pengembalian kerugian negara tersebut. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional