Telat Bayar Pajak, Pelaku Usaha Tetap Kena Denda

Ilustrasi Tagihan Pajak (PxHere)

Mataram (Suara NTB) – Pembayaran pajak usaha di Kota Mataram mulai periode September 2020 ditekankan wajib dilakukan. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, menerangkan sampai saat ini belum ada peraturan dari Wali Kota Mataram yang bisa dijadikan dasar perpanjangan relaksasi pajak yang sebelumnya diberikan.

“Ini kita menjalankan peraturan daerah (Perda), di situ aturannya pembebasan (pajak) sudah selesai. Sekarang berlaku aturan baru, dia sudah normal. Aturan normal itu apabila (pelaku usaha) terlambat bayar, sanksi menunggu dia 2 persen terhadap keterlambatan bayar tiap bulan,” ujar Syakirin saat dikonfirmasi, Jumat, 16 Oktober 2020.

Iklan

Diterangkan, berdasarkan catatan pihaknya setelah penarikan pajak kembali dilakukan mulai periode September beberapa pelaku usaha telah mulai membayarkan pajak. “Ada yang sudah sebagian kemarin nyetor. Semuanya ada sudah masuk, sudah ada pemasukan daerah,” jelasnya.

Bagi pelaku usaha yang tidak membayar disebutnya tetap akan dikenakan denda secara akumulatif. Di sisi lain, rencana pelaku usaha seperti asosiasi hotel dan restoran untuk melayangkan surat permohonan perpanjangan keringanan pajak tidak dapat menjadi acuan untuk membiarkan pelaku usaha tidak membayar pajak.

“Sekarang ini aturan sudah jalan, belum ada keputusan (perpanjangan keringanan pajak) itu sekarang. Kalau pelaku usaha mau mengajukan surat, kami pasti tidak bisa melarang. Tapi aturan yang belaku bunyinya tetap harus membayar,” ujar  Syakirin.

Di sisi lain, pihaknya menilai pembayaran pajak kembali oleh pelaku usaha harusnya dapat dilakukan tanpa kendala. Terlebih dengan aktivitas di beberapa unit usaha seperti hotel dan restoran yang telah mulai bergeliat.

“Banyak kegiatan yang sudah mulai di hotel dan restoran ini. Kemarin kan memang dibebaskan dari Juni sampai Agustus. Sekarang kalau harus bayar lagi, kan tinggal diambil dari transaksi di situ,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Kehormatan Perhimpunan Hotel dan Rerstoran Indonesia, I Gusti Lanang Patra, menerangkan kondisi pelaku usaha saat ini belum benar-benar pulih dari dampak pandemi Covid-19. Untuk itu pihaknya meminta adanya perpanjangan keringanan pajak hingga Desember mendatang.

“Kita juga dari pengusaha punya alasan kenapa tidak bayar. Kita tidak minta panjang-panjang, sampai Desember saja (Pembebasan), corona juga belum tentu selesai. Masak pemerintah tutup mata yang begini,” ujar General Manajer Hotel Lombok Raya tersebut, Jumat, 16 Oktober 2020.

Diterangkan, dalam kondisi saat ini pelaku usaha bukan tidak ingin membayarkan pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Melainkan belum memiliki kesanggupan untuk itu. Terlebih belum semua unit usaha dapat beroperasi seperti biasa.

Dicontohkan seperti di Kota Mataram, di mana meskipun terlihat beberapa pergerakan usaha hotel dan restoran, tapi belum bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional hotel maupun restoran tersebut secara utuh.

“Memang itu idealnya dari tamu yang membayarkan, kita ngerti. Tapi sekarang lihat harga jual teman-teman ini, kalau sebetulnya tidak layak hotel itu dijual dengan harga tidak wajar. Belum lagi dipotong pajak, sekarang kondisi supaya mereka sekedar bisa hidup,” jelasnya.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Yono Sulistyo, menerangkan pihaknya memang sudah menerima surat pemberitahuan dari Pemkot Mataram terkait penarikan kembali pajak usaha. “Kita kembalikan kepada pemerintah kalau memang itu kita wajib membayarkan pajak. Karena relaksasinya sudah selesai, ya kita mengikuti saja. Namanya kita industri meminta. kita tidak bisa memaksakan harus bebas atau tidak,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat, 16 Oktober 2020.

Menurutnya, keringanan pajak yang sebelumnya diberikan memang membantu pelaku usaha. Terlebih ada potongan yang cukup besar untuk pajak bumi bangunan (PBB) hingga 25 persen. Meskipun demikian, aktivitas pariwiata yang belum merata disebutnya menjadi alasan utama pelaku usaha masih menyuarakan perpanjangan keringanan pajak tersebut.

“Ya kalau kita sudah meminta tapi bagaimana lagi. Sebenarnya pajak PB 1 itu tergantung dengan bisnis. Kalau bisnisnya kecil, sedikit juga yang kita sampaikan dan berikan kepada Pemda,” jelasnya.

Di sisi lain, okupansi hotel di Mataram saat ini diakui berkisar antara 35-40 persen. Terutama didukung oleh tamu dari bisnis traveler dan perusahaan. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibanding April saat pandemi Covid-19 mulai terjadi secara global. “Kalau dulu wajarlah okupansi hanya beberapa persen saja, isinya hanya satu kamar saja. Bagaimana kita bisa hidup?” tandas Yono. (bay)