Teken MoU dengan Kabupaten dan Kota

Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat teken MoU penanganan PMI dengan kabupaten dan kota, beberapa waktu lalu.(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sebagai upaya preventif agar PMI ilegal tidak terulang lagi, maka sejak akhir tahun 2020 lalu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah menandatangani MoU bersama para Bupati dan Walikota se NTB, tentang komitmen bersama untuk melakukan pencegahan dari hulu, yakni MoU tentang Zero Unprocedural PMI.

“Program zero unprocedural adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap perlindungan PMI. Kami tidak ingin warga kita di luar negeri mengalami masalah yang tidak diinginkan,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi.

Iklan

Pemerintah daerah bersama pihak terkait selalu berusaha untuk menanamkan komitmen bersama agar jangan lagi ada identitas CPMI yang dipalsukan.

Ia mengajak bergandengan tangan agar kedepannya jangan ada lagi PMI yang berangkat secara ilegal atau unprosedural. Karenanya, akses informasi tentang bursa kerja luar negeri harus dibuka dan mudah diakses masyarakat, hingga di tingkat desa. Dengan demikian, warga kita yang ingin bekerja ke luar negeri memiliki referensi informasi yang berimbang. Sehingga tidak mudah ditipu oleh para calo atau mafia, pungkasnya.

Untuk diketahui, Zero Unprocedural PMI merupakan wujud kasih sayang pemerintah daerah untuk  benar-benar memberikan perlindungan kepada setiap warga NTB yang ingin bekerja di luar negeri. Mereka harus dipastikan berangkat secara prosedural. Karena sudah terbukti bahwa PMI yang berangkat secara prosedural memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Bahkan tidak sedikit diantaranya setelah pulang kampung Mereka rata-rata sukses membangun wira usaha mandiri. Sehingga layaklah mereka disebut sebagai pahlawan devisa. Sebab remintansi yang dikirim oleh para PMI, rata-rata  setiap bulan mencapai Rp24 miliar lebih. Sehingga dapat dibayangkan multiplier effect yang ditimbulkan dengan adanya peredaran uang di kampung yang diterima para keluarga dari kiriman uang dari PMI di luar negeri akan berdampak nyata dalam menghidupkan perekonomian masyarakat.

Akan tetapi, bertolak belakang dengan PMI yang mengambil jalan pintas, berangkat secara non prosedural, risikonya sungguh sangat menyedihkan. Bukan hanya, tidak adanya jaminan perlindungan untuk mendapatkan upah dan hak-hak yang layak melainkan juga banyak kemungkinan yang terjadi seperti, penyiksaan, gaji yang tidak dibayar, bekerja melebihi jam kerja dan lain-lain, bahkan keselamatan jiwanya terancam. (tim)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional