Tekan Penyimpangan DD

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

INSPEKTUR Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., mengatakan Siswaskeudes dapat mendeteksi potensi penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa (DD). Sehingga lebih cepat diantisipasi dan diberikan treatment untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

‘’Ini terpantau setiap saat melalui Siswaskeudes. Dan juga ada ruang untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan,’’ katanya Senin, 14 Juni 2021 di sela workshop aplikasi pengawasan dana desa yang dibuat Kemendagri dibantu BPKP.

Iklan

Melalui aplikasi ini katanya, diharapkan ke depan akan semakin menekan jumlah kasus penyimpangan dana desa di NTB. Ia menyebutkan, ada puluhan permintaan audit perhitungan kerugian negara dugaan penyimpangan dana desa di NTB.

‘’Di Sumbawa ada beberapa desa. Seluruh NTB ada puluhan permintaan perhitungan kerugian negara kasus dana desa,’’ sebutnya.

Dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakorwasin) BPKP NTB di Kantor Gubernur, beberapa waktu lalu, sejak 2018 sampai dengan April 2021, terdapat 5 kasus penyimpangan dana desa dengan kerugian negara Rp2,695 miliar lebih. Lima kasus penyimpangan dana desa tersebut ditangani oleh Polres Lombok Barat 3 kasus dengan kerugian negara Rp1,519 miliar lebih, Polda satu kasus dengan kerugian negara Rp623 juta lebih dan Polres Lombok Tengah satu kasus dengan kerugian negara Rp551 juta lebih.

Modus penyimpangan dana desa yang ditemukan antara lain penyalahgunaan wewenang kepala desa, pemalsuan dokumen pertanggungjawaban, kegiatan fiktif. Kemudian, kurang volume kegiatan fisik, mark up harga, pemorongan honor/tunjangan dan dokumen perencanaan disamakan tahun sebelumnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional