Tekan Klaster Perkantoran, Pemprov Bentuk ‘’Crisis Center’’ di Seluruh OPD

Lalu Hamdi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Untuk menekan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 klaster perkantoran, Pemprov NTB kembali membatasi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masuk kantor atau work from office (WFO) dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Karena Kota Mataram zona oranye Covid-19, ASN yang masuk kantor dibatasi sebesar 50 persen, sisanya bekerja dari rumah.

Sedangkan ASN Pemprov yang berada di zona merah Covid-19 seperti Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima, hanya 25 persen yang boleh masuk kantor. Sisanya, 75 persen bekerja dari rumah. Selain itu, Pemprov juga mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membentuk crisis center atau pusat krisis.

Iklan

‘’Ada surat Pak Sekda terkait dengan penegasan kembali surat gubernur yang dulu mengenai ASN yang bekerja dari rumah dan masuk kantor sesuai zonasi masing-masing daerah. Kemudian masing-masing dinas harus membentuk crisis center dalam rangka memantau pegawai di masing-masing dinas,’’ kata Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ir. Lalu Hamdi, M.Si., dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 26 Januari 2021.

Hamdi mengatakan, dalam rangka pencegahan, pengendalian dan mengantisipasi meningkatnya penyebaran Covid-19 di lingkungan Pemprov NTB, seluruh Kepala OPD diminta meningkatkan penerapan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor  060/323/ORG, tanggal 24 September 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 060/210/ORG tentang Sistem  Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Menuju Tatanan Normal Baru di Provinsi NTB.

Kemudian mengaktifkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi masing-masing. Selain itu, OPD diminta membentuk pusat krisis (crisis center) Covid-19 di lingkungan instansi masing-masing.

Sesuai surat Sekda NTB No.060/22/ORG, tanggal 21 Januari 2021 yang ditujukan ke seluruh Kepala OPD. Bahwa peran crisis center adalah memastikan pelaksanaan panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan instansi sesuai dengan protokol kesehatan.

Kemudian, memastikan lingkungan kerja yang aman Covid-19 dan produktif melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja. Dengan cara menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penanganan Covid-19 di kantor. Menyusun tata tertib pelaksanaan protokol kesehatan.

Selanjutnya, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan dan kesehatan. Kemudian memantau kesehatan Pegawai ASN dan keluarganya secara proaktif dan reguler. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor.

Selain itu, melakukan edukasi dan penegakan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan kantor. Serta menyampaikan informasi terkini, memantau dan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait dengan penanganan Covid-19.

Selain itu, Kepala OPD juga diminta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat dalam upaya pencegahan penularan Covid-19. OPD juga diminta menyediakan pusat panggilan (call center) 24 jam untuk mempercepat penanganan kasus Pegawai ASN dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19, probable, suspek, dan memiliki riwayat kontak erat.

Jika  ditemukan  informasi adanya Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif Covid-19, tim crisis center Covid-19 segera melaporkan ke Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah. Kemudian, kata Hamdi, melakukan penelusuran dan menyampaikan informasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 kepada seluruh Pegawai ASN secara terbuka untuk memaksimalkan penelusuran riwayat kontak erat.

Memastikan pemeriksaan Covid-19 terhadap Pegawai ASN yang memiliki riwayat kontak erat dengan Pegawai ASN yang terkonfirmasi positif. Dan  melakukan desinfeksi di lingkungan kantor sesuai dengan pedoman desinfeksi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Hamdi mengatakan penerapan WFH dan WFO dipantau lewat laporan OPD di BKD.  ‘’Setiap OPD memberikan WFH, atau pemantauan di lapangan terhadap pegawainya, itu ditembuskan ke BKD,’’ tandasnya. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional