Tax Amnesty, Kanwil DJP Nusra Peringkat 32 Nasional

Mataram (suarantb.com) – Dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ada di Indonesia, Kanwil DKP Nusa Tenggara (Nusra) berada pada peringkat 32 terkait dengan tax amnesty. Sedangkan peringkat 33 adalah Kanwil DJP Aceh.

Hal tersebut menjadi tolok ukur bagaimana rendahnya tingkat perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain.

Iklan

Kepada wartawan, Kepala Kanwil DJP Nusra, Suparno mengatakan minimnya uang tebusan yang diterima oleh Kanwi DJP Nusra jika dibandingkan dengan Kanwil daerah lain disebabkan oleh rendahnya perbandingan taraf perekonomian masyarakat NTB dan NTT dengan taraf perekonomian daerah lain.

“Kita hanya satu tingkat di atas Aceh, jumlah uang tebusan, dari 33 Kanwil kita nomor 32. Nomor dua dari bawah, di atas Aceh,” kata Suparno di Mataram, 30 September 2016.

Menurut Suparno, perekonomian masyarakat di Nusa Tenggara yang jauh dibawah rata-rata daerah lain sangat berpengaruh dalam penerimaan tebusan tax amnesty tersebut. Karena semakin banyak masyarakat, baik perorangan ataupun kelompok yang memiliki usaha atau badan usaha yang memenuhi syarat mengikuti tax amnesty, semakin besar juga jumlah tebusan yang akan diterima oleh Kanwi DJP.

Selain tingkat perekonomian antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, penyebab lain dari jumlah penerimaan tebusan Tax amnesty, ungkap Suparno, adalah rendahnya jumlah badan usaha yang memiliki klasifikasi setoran pajak besar.

“Skala ekonomi kita di sini dengan skala ekonomi di daerah lain kan beda. Kalimantan misalkan, di sana ada kebun kelapa sawit, emas dan batu bara. Kita punya Newmont tapi kalau dia mau ikut tax amnesty nggak di sini, tapi di Jakarta sana,” ungkapnya.

Tetapi, katanya, jika dilihat dari sudut pandang jumlah tebusan tax amnesty yang menjadi target pada periode pertama sudah melampaui. Sehingga pihaknya optimis tingkat kesadaran pajak di Nusra akan semakin baik dari sebelumnya. “Target awal kita Rp 200 miliar, sekarang sudah Rp 223 miliar,” terangnya.

Suparno juga menuturkan, berbeda dengan jumlah uang tebusan tax amnesty yang berada pada urutan nomor dua dari bawah. Persentase peserta tax amnesty Kanwil Nusra berada pada urutan ke 20 dari 33 Kanwil DJP yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan antusiasme pembayar pajak di daerah Nusa Tenggara sudah cukup tinggi.
“Antusiasmenya lebih bagus dari pada Jogja, Aceh, Sumatera Barat dan Jambi. Itu kita lebih bagus dari mereka, untuk jumlah peserta yang ikut kita berada di nomor urut 20 nasional,” katanya. (ast)