Tata Ruang KLU Mengarah ke Kumuh

Tanjung (Suara NTB) – Tata Ruang fisik bangunan milik masyarakat Lombok Utara di ruas Jalan nasional sudah mengkhawatirkan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) KLU bahkan menyebut, kondisi ini sudah mengarah pada kekumuhan.

“Saya sudah 7 tahun di Bappeda (sebagai Kepala Bappeda), bolak – balik tapi rasanya itu itu saja bentuk perkotaan, tidak ada perkembangan, malah menjurus ke kumuhan,” ungkap Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, M.Si., Jumat, 25 November 2016.

Iklan

Sebagai daerah berkembang, sejatinya tidaklah sulit membuat tata ruang di wilayah ruas jalur Jalan nasional, khususnya di wilayah ibukota Tanjung. Alibinya, bangunan milik masyarakat tidak sebanyak yang ada di perkotaan. Namun tidak demikian halnya dengan yang terjadi di KLU.Ku

Nanang Matalata menilai, perkembangan daerah justru menuntut dilakukannya perbaikan dan penataan atas bangunan lama. Bangunan ini terkesan membuat kumuh, karena berada dekat dengan ruas jalan raya berstatus Jalan nasional. Untuk itulah penataan perlu dilakukan terutama di titik yang padat perkampungan penduduk.

Menilik ruas jalur jalan nasional yang memanjang dari Pemenang ke Bayan, titik rawan kumuh ini berada di wilayah Pemenang, Menggala, pertokoan Tanjung, Dusun Lekok (Desa Gondang) hingga titik perkampungan yang menuju kawasan wisata Senaru dimulai dari Desa Karang Bajo.

“Kami sering sampaikan ke pusat (usulan anggaran relokasi fisik), mereka merespon tetapi pusat juga menantang, sudahkah KLU melakukan (pembebasan) pelebaran jalan yang jadi urusan daerah,” sambungnya.

Mendapat pertanyaan pusat itulah, Bappeda Lombok Utara sebut Nanang, memberanikan diri merubah tata kota. Dalam hal ini, Bappeda melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengajukan usulan dana pelebaran jalan nasional. Tahun 2017 mendatang, biaya pembebasan lahan jalan termasuk pembebasan toko milik masyarakat diusulkan Rp 30 miliar. Oleh Banggar DPRD KLU, dana tersebut langsung disetujui.

  Pemilik Toko Cemaskan Perintah Pengosongan Lahan

Nanang menyebut pula, jalur jalan nasional yang dibebaskan selebar masing-masing 2,5 meter di kiri dan kanan jalan. Untuk tahap awal, Pemda Lombok Utara akan memprioritaskan pembebasan areal pertokoan Tanjung yang bersentuhan langsung dengan pusat Kota.

“Karena pemerintah tidak punya aset dan lahan, sehingga Kota Tanjung belum terbentuk. Begitu juga di Senaru, cukup lama dipersoalkan akses jalan masuk yang kondisinya masih sempit. Padahal Senaru sebagai destinasi sudah terbentuk dan tinggal dikembangkan,” demikian Nanang. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here