Tata Kelola Lobster, Pemprov Siapkan Pergub

Ilustrasi benih lobster. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) sedang menginisiasi pembentukan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Kelola Lobster. Dengan adanya regulasi di daerah, diharapkan sumber daya lobster tetap terjaga dan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan penangkap lobster.

‘’Saat ini memang sedang kita inisiasi untuk membuat Pergub. Tentu untuk memudahkan daerah dalam rangka operasional tata kelola lobster. Kita mengatur bagaimana pola pembudidayaannya dan soal nelayan,” kata Kepala Dislutkan NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 8 Juli 2020 kemarin.

Iklan

Yusron mengatakan, pihaknya baru bertemu dengan pihak terkait mengenai penyusunan Rancangan Pergub Tata Kelola Lobster di NTB. Prinsipnya, kata Yusron, tata kelola lobster harus bisa menjamin keberlangsungan sumber daya lobster di NTB.

Ia menjelaskan, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah ada ketentuan tentang budidaya dan penangkapan lobster. ‘’Kita tak terlepas dari peraturan itu. Kita tak memperpanjang birokrasi atau memberatkan para pihak. Bagaimana nantinya  kelancaran operasional tata kelola lobster,’’ katanya.

Mengenai potensi dan nilai ekonomi lobster di NTB, pihaknya belum melakukan kajian terbaru. Saat ini, sedang dalam proses pendataan nelayan dan kelompok nelayan penangkap maupun pembudidaya lobster di NTB.

Ia menyebut sekitar 4.000 – 5.000 nelayan lobster datanya sudah dikirim ke KKP. Ia menjelaskan, pendataan nelayan bukan sebagai acuan penetapan penangkapan benih lobster. ‘’Seberapa mampunya nelayan melakukan penangkapan,’’ katanya.

Menurut Yusron, kebijakan yang perlu terus didorong yaitu bagaimana menyeimbangkan sisi budidaya dengan penangkapan lobster.  Jangan sampai budidaya lobster sedikit dan terabaikan. “Ini untuk menjamin keberlangsungan benih lobster  juga. Budidaya juga dilakukan untuk menjamin keberlangsungan keberadaan benih. Sama-sama saling terkait. Tentu Pemprov NTB melaksanakan apa yang menjadi ketetapan pemerintah pusat melalui Permen KP dan Juknis yang diterbitkan KKP,” tandasnya.

  Komitmen AICE Menebar Senyuman Anak-Anak Lombok

Potensi benih lobster di NTB cukup besar. Meskipun belum ada kajian terbaru, data Dislutkan NTB tahun 2013 dan 2014, potensi benih lobster mencapai 10 juta ekor. Lokasi-lokasi untuk budidaya lobster di NTB ada  Teluk Jukung Telong Elong, Teluk Ekas, Teluk Saleh dan Sape.

Sebelum 2014, budidaya lobster di Teluk Jukung sudah eksis. Namun, terbitnya Permen KP No. 56 Tahun 2016, budidaya lobster terhenti. Lobster di NTB lebih dulu dikenal di Pulau Sumbawa, tepatnya di daerah Hu’u dan Waworada. Sementara di Lombok, lobster mulai dikenal setelah adanya baby lobster.

Dari 10 juta potensi benih lobster di NTB, sekitar 15 persen merupakan benih lobster mutiara dan 85 persen benih lobster pasir. Benih lobster pasir ini harganya antara Rp3.000-5.000 per ekor. Sedangkan benih lobster mutiara, harganya antara Rp20.000 – 30.000 per ekor.

Sedangkan apabila dibudidayakan, harganya akan jauh lebih tinggi. Untuk lobster pasir ukuran 100 gram harganya mencapai Rp250.000 per ekor. Sedangkan ukuran 200 gram mencapai Rp450.000. Sementara lobster mutiara harganya antara Rp700.000 – 1.000.000 per ekor. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here