Tata Kelola Aset Wisata di NTB Jadi Temuan BPK

Hery Purwanto (Suara NTB/ars)

Mataram (Suara NTB) – Setahun terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja pemerintah daerah, khususnya pada pengelolaan aset wisata. Ditemukan  kekurangan fasilitas umum seperti toilet di spot spot wisata terkenal.

Daerah yang jadi  sasaran audit sebelumnya, diawali di Lombok Utara. BPK fokus pada pengelolaan aset di destinasi tiga gili, Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno.

‘’Kita masih temukan toilet yang susah, fasilitas pendukung lainnya belum lengkap,’’ kata Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto akhir pekan kemarin.

Dalam proses audit, pihaknya mengecek bagaimana pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata, baik soal kewenangan maupun penanganan.  Ia melihat, cara pemerintah daerah mengelola objek wisata belum maksimal.

‘’Pengelolaan pemerintahan kurang bagus, banyak perlu ditambahkan fasilitas umum,’’ ungkap Hery.  Termasuk status pengelolaan, antara pemerintah kabupaten dengan provinsi masih harus dibagi sehingga kewenangannya jelas. Namun tidak dirinci, titik temuan dan soal pembagian kewenangan dimaksud.

Hanya dijelaskannya, pihaknya fokus pada proses pengelolaan destinasi wisata oleh pemerintah daerah. Beberapa temuan secara umum, pengelolaan wisata belum ramah bagi wisatawan.   ‘’Memang beberapa hal yang harus diperbaiki terkait friendly terhadap wisatawan,’’ujarnya.

Sementara ini audit  terkonsentrasi di Lombok Utara, khususnya pengelolaan tiga gili. Pihaknya komitmen  untuk melanjutkan ke kabupaten dan kota lain yang mempunyai destinasi wisata unggul.

Ditanya mengenai temuan soal pungutan, pihaknya belum sejauh itu, karena audit masih berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata.

Hery Purwanto pada Suara NTB Edisi Selasa 24 Desember 2019 mengatakan, tiga segmen jadi perhatian pihaknya dalam proses audit sektor pariwisata mendatang. Pertama, terkait proses pengelolaan sektor pariwisata, lebih khusus mengenai destinasi dan promosi. Kedua, auditor akan mengecek peran serta masyarakat, khususnya lingkar destinasi. Ketiga, mengecek langsung aliran dana dari objek ke kantong PAD.

Pihaknya akan mencermati secara khusus pemasukan daerah dari PAD pada sektor pariwisata. Baik melalui karcis masuk, akomodasi dan transportasi di destinasi wisata. Diakuinya, audit belum mengarah ke tindak lanjut atas temuan atau karena ada temuan awal.

Tapi audit ini merupakan pendahuluan yang membutuhkan observasi awal sebelum menukik lebih detail pada sumber pemasukan PAD. BPK melihat pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Pemprov NTB sesuai yang tertuang dalam visi misi NTB Gemilang. Saatnya pihaknya turut memberikan atensi, karena bagaimana pun juga kuat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat jika sektor pariwisata dikelola dengan baik. (ars)