Tarif Retribusi Pasar di Kota Mataram Masih Jadi Polemik

Salah satu pedagang di Pasar Cakra sedang berjualan di tangga pasar. Pemkot Mataram harus mengkaji rencana kenaikan tarif retribusi pasar di Mataram. Sebab hal itu disinyalir menjadi polemik di antar pedagang dan juru pungut pasar. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Penarikan retribusi pasar tradisional di Kota Mataram masih menjadi polemik. Banyak pedagang mengeluhkan nilai retribusi pasar. Banyak diantara pedagang tak mau membayar retribusi. Hal itu menjadi kendala menaikkan retribusi pasar.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram H Amran M amin mengatakan, selama ini retribusi pasar di Mataram selalu mencapai target yang ditetapkan Pemkot Mataram.

Iklan

“Saya pikir kita selalu capai target, secara komulatif keseluruhan kita mencapai, kenaikan tarif retribusi kita akan kembali ke pembahasan sekarang. Ada sistem baru terkait regulasi kenaikan retribusi pasar ini,” katanya, Jumat, 7 Februari 2020.

Kenaikan tarif itu kata Amran, di samping ada regulasi baru, Pemkot Mataram juga sudah merancang metode penarikan retribusi pasar ke semua pedagang. Hanya saja kata dia, hal ini baru masuk perencanaan dari Pemkot Mataram.

“Kan nanti ada tahap pembahasannya di dewan,” imbuhnya. Untuk draf yang diajukan Disdag Kota Mataram sendiri, akan mengacu pada pasar-pasar yang berada di luar Mataram.

“Bagaimana itu nanti diuji publik. Jadi, untuk pasar tipe A itu retribusinya Rp1.500, untuk tipe B itu Rp1.000, dan untuk pasar tipe C kita patok Rp500,” jelasnya.

Secara terpisah, Ketua Forum Pasar se-Kota Mataram, Malwi mengatakan, kenaikan tarif retribusi pasar ini disinyalir akan menjadi polemik di tataran pedagang.

Selama ini kata Malwi, petugas pasar menarik Rp1.000 saja, para pedagang kerap melakukan protes. Hal itu masih menjadi kendala di bawah dalam rencana menaikkan tarif retribusi tersebut.

“Jadi kalau kita minta ke pedagang seribu, bisa-bisa dikasi Rp800, kadang juga Rp500. Biar tidak jadi polemik ini harus dikaji betul,” kata mantan kepala pasar Kebon Roek ini.

Polemik lain kata dia, terkait surat izin penempatan (SIP) itu seharusnya diberlakukan selama satu tahun saja. Sebab, sampai saat ini, masa berlaku SIP masih sampai 3 tahun.

“Terkait SIP ini, sebenarnya sudah kita sampaikan ke pak walikota. Surat izin penempatan harus terbitnya setahun sekali, sudah kita masukkan data, kadang-kadang pedagang ini menghilang. Contohnya pedagang kangkung tahun ini dia berdagang, tahun depan sudah tidak jualan lagi,” ucapnya. Selama ini ujar Malwi, SIP ini juga menjadi kendala dalam menaikkan retribusi pasar.

‘’Sebab, jika kasus seperti yang dicontohkan tadi, dalam satu tahun, saja kita sudah bisa menghitung bahwa pajak di salah satu pedagang tidak akan terpungut. Kita sudah minta juga sama Dewan agar SIP itu setiap tahun dikeluarkan. Itu juga untuk terus melakukan perbaharuan data di lapangan,” ungkapnya.

Malwi menilai, bukan hanya SIP saja yang bakal menjadi polemik, salah satu yang perlu diperhatikan juga, retribusi yang diberlakukan kepada para pedagang baju, pakaian dan aksesoris di pasar.

Selama ini, kata dia, semua pedagang aksesoris kerap tidak membayar retribusi sesuai Perda. Padahal jika lokasi berdagang 10 meter, seharusnya pedagang terebut membayar Rp10.000 kepada juru pungut. “Ini kadang-kadang dalam sehari juru pungut kita dikasi Rp2 ribu,” keluhnya.

Kepala Pasar Cakranegara, I Nengah Sukardi membenarkan hal itu. Kendati pasar Cakra masuk kategori tipe A jelas Sukardi, retribusi pasar Cakra selama dua tahun terakhir tak pernah mencapai target. Kondisi itu dikarenakan, banyak pedagang yang tak berjualan kembali.

“Target retribusi Cakra sehari itu Rp770 ribu. Tapi kadang yang bisa dikumpulkan hanya Rp600 ribu sampai Rp500 ribu kadang,” jelasnya kepada Suara NTB. Kondisi itu membuat 3 juru pungut Pasar Cakra kebingungan. Semenjak direnovasi, Pasar Cakra mengalami penurunan retribusi. (viq)