Tarif PDAM KLU Terendah se – Indonesia

Tanjung (Suara NTB) – Keberadaan tarif air bersih PDAM Lombok Utara diketahui adalah yang terendah se NTB, bahkan juga se Indonesia. Sejak diserahterimakan dari PDAM Giri Menang ke PDAM KLU tahun 2013 lalu, PDAM belum pernah merevisi tarif.

Direktur PDAM KLU, Raden Waliadin, SE., Jumat, 18 Mei 2018 mengakui, Perusda air minum dengan harga jual paling rendah memang disandang oleh PDAM Lombok Utara. Bahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan NTB juga menyarankan agar PDAM merevisi tarif disesuaikan dengan kondisi terkini.

Iklan

“BPKP juga heran, tarif air minum kita di KLU sangat rendah dibanding PDAM daerah lain. Mereka sampai menyarankan ke kita untuk menaikkan tarif,” ujar Waliadin.

Saran tersebut cukup positif bagi kelangsungan bisnis PDAM di masa depan. Pihaknya pun berharap dalam jangka panjang, PDAM dapat menyesuaikan tarif. Hanya saja, tarif pelanggan bisnis PDAM di Gili Air dinilai masih sangat rendah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PDAM berpandangan, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menaikkan tarif karena investasi sarana dan prasarana belum maksimal di berbagai wilayah.

Tarif air bersih ke depan akan dinaikkan, apabila beberapa pertimbangan telah terpenuhi. Misalnya jaringan perpipaan telah menyentuh sebagian besar wilayah di KLU. Hingga PDAM bisa menjamin pasokan air bersih dalam jumlah dan kualitas yang terjaga dan berkelanjutan.

Waliadin menyebut, PDAM Lombok Utara saat ini masih fokus pada pengembangan jaringan perpipaan di berbagai desa, termasuk menambah perpipaan dari Sire ke Gili Air sebesar 4 inchi. Saat ini, PDAM Lombok Utara masih menunggu keluarnya rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Alam dan Lingkungan (AMDAL) dari BLHP Provinsi NTB.

“Tahun ini kita menargetkan penambahan jumlah pelanggan sebanyak 3.500 orang, terdiri dari 2.000 pelanggan MBR dan 1.500 orang pelanggan umum. Kalau tahun 2017 lalu, pelanggan bertambah lebih dari 1.000 orang,” paparnya.

Pihaknya berharap, ekspansi pelanggan dapat dilakukan lebih cepat dari rencana tahun ini. Pasalnya dukungan anggaran untuk pemasangan meter listrik bagi warga MBR tinggal menunggu transfer data dari pusat. Namun sementara memperoleh penggantian dana dari pusat, maka pembiayaan untuk MBR akan menggunakan dana dari penyertaan modal daerah. (ari)