Tarif dan Wilayah Operasi Ojek Online akan Diatur Pemerintah

Mataram (suarantb.com) – Untuk menghindari masalah yang ditimbulkan ke depan terkait beroperasinya kendaraan online di NTB, Kepala Dinas Perhubungan NTB, L. Bayu Windya menyatakan pemberlakuan tarif, jumlah kendaraan yang beroperasi dan wilayah operasi akan diatur oleh pemerintah daerah.

Semua aturan operasional kendaraan online ini diakuinya akan segera disusun dalam bentuk peraturan gubernur. “Kuota jumlahnya yang diperbolehkan, tarif batas atas dan batas bawah dan wilayah operasi akan ditentukan. Itu nanti merupakan kewenangan Gubernur menurut Permenhub yang ada,” ungkapnya saat ditemui suarantb.com, Jumat, 31 Maret 2017.

Iklan

Untuk jumlah, Bayu menyebutkan tidak boleh terlalu banyak. Demikian pula wilayah trayek operasional akan ditentukan, apakah hanya boleh beroperasi di Kota Mataram saja atau diperbolehkan hingga ke daerah kabupaten.

“Seperti sampai ke bandara misalnya. Terus untuk tarif jangan sampai dia terlalu rendah, jadi kalau mereka bersaing di tarif silakan bersaing dengan sehat. Hitungannya nanti per kilo, itu termasuk Biaya Operasional Kendaraan (BOK) juga dihitung,” tandasnya.

Dengan adanya pergub ini Dishub hendak menegaskan perlakuan yang diberikan pada kendaraan online dan konvensional sama. Jika yang konvensional harus diuji kir demikian pula berlaku untuk online. Izin operasional serta syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada konvensional juga berlaku untuk online.

Untuk melakukan pembahasan pergub ini, Bayu menyampaikan akan dilaksanakan pertemuan siang ini di Kantor Dishub mengundang semua Kasatlantas, Dishub di kabupaten/kota, Organda, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pengusaha transportasi, baik ojek konvensional maupun online.

“Mudah-mudahan pergubnya kita bisa selesaikan cepat, karena ternyata tidak mudah juga. Karena bagaimana menghitung misalnya kuota, batas yg diperbolehkan beroperasi berapa. Itu juga butuh perhitungan yang cermat,” katanya.

Menurut pantauan Dishub, telah ada sejumlah ojek online yang beroperasi di Mataram. Namun, kesemuanya dipastikan belum berizin. “Sudah ada yang beroperasi, tapi belum berizin. Yang saya dengar untuk roda dua sudah ada yang gunakan aplikasi. Dari lima yang sudah beroperasi, dua itu berupa bisnis jasa kurir,” ujarnya.

Ditambahkan Bayu untuk yang menggunakan aplikasi harus mengajukan dua izin. Pertama untuk izin aplikasi yang digunakan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dan izin operasional kendaraan ke Dinas Perhubungan. (ros)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here