Target Tutup Kas Akhir Tahun KSB Tercapai

Nurdin Rahman. (Suara NTB/ist)

Taliwang (Suara NTB) – Penutupan kas daerah tahun 2020 yang ditargetkan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tercapai. Seluruh perhitungan arus kas baik masuk dan keluar di tutup tepat pada minggu pertama Januari 2021.

Kepala BPKD KSB, Nurdin Rahman menjelaskan, resmi penutupan kas daerah tahun 2020 terjadi pada 5 Januari 2021. Saat itu perhitungan antara dana masuk ke kas dan pembelanjaan sama-sama diposisi nol (0). “Sebenarnya sebelum libur akhir tahun kita sudah punya gambaran, tapi kan masih ada transaksi keuangan yang berlangsung hingga 31 Desember. Sehingga baru kita finalkan (tutup buku kas) di tanggal 5 Januari,” katanya kepada Suara NTB, Rabu, 27 Januari 2021.

Iklan

Hasil penutupan buku kas tepat waktu itu, Nurdin mengatakan, saat ini laporannya telah disampaikan ke Inspektorat untuk dilakukan review. Bahkan BPKD KSB telah menginformasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan pelaporan realisasi keuangan daerah sepanjang tahun 2020 itu pada tanggal 28 Januari mendatang. Namun BPK meminta pengunduran waktu pada 11 Februari.

“Tapi tidak masalah diundur. Toh setidaknya kita masih lebih cepat dari tahun lalu di mana kita serahkan ke BPK tanggal 17 Februari. Apalagi sekarang BPK sudah mulai turun memeriksa (audit) kas internal kita,” ungkapnya.

Menurut Nurdin, realisasi belanja dengan pendapatan pada tahun 2020 memiliki presentase yang sangat baik. Bahkan pada sisi belanja capaiannya terbaik selama pengelolaan keuangan daerah. Di mana realisasinya mencapai 92,6 persen sedangkan realisasi penerimaan berada di posisi 93 persen. “Hampir setara antara belanja dan penerimaan. Dan ini rekor bagi kita (KSB),” klaimnya.

Pada penutupan kas daerah sendiri, dana yang tersisa dalam bentuk SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) sebesar Rp 10,2 miliar. Dipaparkan Nurdin, dana surplus itu secara umum telah memiliki peruntukannya. Hanya saja hingga tutup buku terdapat OPD yang belum menuntaskan programnya sehingga tidak dapat dibelanjakan sepenuhnya. “SILPA bebas kita hanya sekitar Rp 1,3 miliar. Sisanya sudah terikat dalam bentuk DAU, DAK atau dana BOS. Semua itu sampai akhir tahun masih on progress (programnya) di OPD sehingga dananya belum dicairkan. Tapi tahun ini bisa kita cairkan lewat Perkada,” katanya sambil menyitir salah satu program yang belum diselesaikan ada di Dinas Pertanian.

“Di pertanian ada satu, waktunya oleh PPK diperpanjang karena barang pengadaannya harus diindent (dipesan),” pungkas Nurdin. (bug)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional