Target Pengurangan dan Penanganan Sampah hingga 100 Persen

Wagub Hj.Sitti Rohmi Djalilah, saat meninjau TPA Kebon Kongok beberapa waktu lalu. (Suara NTB/ist)

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M.Si., mengatakan ketinggian tumpukan sampah di TPA Regional Kebon Kongok sudah mencapai level tertinggi atau lebih dari 40 meter. Pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lombok Barat (Lobar) ke TPA Regional Kebon Kongok hanya bisa sampai akhir November ini.

Pemprov NTB sedang mencari lokasi alternatif untuk pembuangan sampah Kota Mataram dan Lobar sebelum landfill yang baru dibangun 2022 mendatang. ‘’Kita sudah cek ke lapangan, mencari lokasi alternatif sementara. Selain pembangunan landfill baru sedang kita siapkan. Lokasi yang sekarang bisa sampai akhir November, baru ke lokasi alternatif,’’ kata Madani.

Iklan

Untuk pembangunan landfill baru, sedang disiapkan lahan seluas 5 hektare. Namun, sebelum landfill baru tuntas dibangun sedang disiapkan lokasi sementara sekuas 1 hektare. Lokasi pembuangan sementara ini, bisa bertahan sampai satu tahun hingga penuh  penuh.

Madani mengatakan dengan kondisi TPA Regional Kebon Kongok yang sudah penuh. Kota Mataram dan Lobar diminta agar melakukan pemilahan sampah sebelum dibawa ke TPA Regional Kebon Kongok. Jumlah sampah dari Kota Mataram dan Lobar yang dibuang ke TPA Regional Kebon Kongok sekitar 300 – 400 ton per hari.

Madani menjelaskan berdasarkan Perda 5 tahun 2019, mengatur tentang tugas pokok dan fungsi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan sampah. Dimana tugas dan fungsi provinsi adalah penanganan sampah di TPAR, TPSTR, B3, Sungai, Pesisir dan Kawasan Hutan.

Pengelolaan TPA Regional Kebon Kongok dengan metodologi Control Landfill sejak Tahun 2019. Tahun ini direncanakan pengembangannya untuk Landfill baru di Kebon Kongok. Pemprov saat ini sedang membuat perencanaan untuk Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu (PPST) di wilayah Lemer, Sekotong, Lombok Barat. Luas kawasan direncanakan kurang lebih 157 hektare.

Selain itu, Pengelolaan TPA Regional yang sebelumnya hanya berupa pemrosesan akhir sampah, saat ini sudah terdapat beberapa aktivitas pengelolaan lainnya berupa pengelolaan Biogas, Pembuatan Pelet Sampah, Incinerator, Panen plastic kresek dari landfill, Panen kompos, Pengelolaan Lindi. Pemprov juga menerbitkan kebijakan bahwa TPA Regional hanya menerima sampah terpilah dari Pengangkut Sampah Mandiri per 1 September.

Kemudian melakukan pemantauan timbulan sampah dan pengawasan munculnya timbulan sampah baru bersama dengan Pemkab/Pemkot, sampai ke tingkat Desa dan kelurahan, terutama di etalase-etalase wilayah. Khusus di Kota Mataram, Satgas Zero Waste NTB bersama dengan Pemkot Mataram dan masyarakat sekitar, secara periodik melakukan penanganan timbulan sampah illegal. Dari Total 54 titik timbulan sampah, 52 titik diantaranya sudah bersih dan timbulan sampahnya tidak muncul kembali.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB hingga September lalu, pengurangan dan penanganan sampah di NTB telah mencapai 45,68 persen dari target 70 persen tahun 2021. Dengan rincian, target pengurangan sampah telah tercapai 9,05 persen dari target 20 persen dan penanganan 36,63 persen dari target 50 persen tahun 2021.

Tahun 2019, pengurangan dan penanganan sampah di NTB mencapai 40,99 persen dari target 40 persen. Kemudian pada 2020, pengurangan dan penanganan sampah mencapai 44,82 persen dari target 55 persen.

Akhir 2023, Pemprov NTB menargetkan pengurangan dan penanganan sampah mencapai 100 persen. Dengan rincian, pengurangan sampah ditargetkan sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen.

Tahun 2021, terjadi penurunan angka penanganan sampah, disebabkan karena jumlah sarpras penanganan tetap, namun proyeksi timbulan sampah diperkirakan meningkat. Dengan asumsi jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka faktor pembagi pada angka penanganan menjadi tinggi. Sehingga angka penanganan menjadi lebih rendah. Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan kabupaten/kota menyesuaikan jumlah ritasinya dengan ketersediaan anggarannya.

Adapun strategi peningkatan angka penanganan dan pengurangan sampah di NTB. Antara lain revitalisasi sarpras yang belum optimal operasionalnya. Kemudian mendorong pengelolaan sampah berbasis desa. Selain itu, mendorong terbangunnya Bank Sampah di setiap Desa/Kelurahan.

Identifikasi terus menerus berbagai aspek yang mempengaruhi nilai Pengurangan dan Penanganan Sampah di Provinsi NTB, termasuk di dalamnya adalah pengepul yang bisa menjadi salah satu faktor kunci di kegiatan pengurangan sampah. Sampai dengan saat ini, baru teridentifikasi 41 orang pengepul dengan kapasitas lebih dari 2 ton/hari, dengan perkiraan sekitar 97,5 ton atau setara dengan 3,75  persen pengurangan sampah.

Pemprov NTB menargetkan terbentuknya Bank Sampah di seluruh Desa dan Kelurahan yaitu sebanyak 1.137 Unit tersebar di 995 Desa dan 142 kelurahan. Sampai dengan September 2021, sevanyak 466 unit Bank Sampah yang sudah terbentuk.

Dengan rincian, 129 unit dibentuk dan dibantu oleh Dinas LHK NTB pada Tahun 2018 dan Tahun 2019. Kemudian 225 unit dari 466 Bank Sampah sudah terintegrasi dengan BUMDes. Selanjutnya, 75 unit bank sampah dibentuk oleh Dinas LH Kabupaten/Kota, 37 Unit Bank Sampah Mandiri. Dari 466 Bank Sampah yang sudah ada, 286 unit diantaranya sudah terintegrasi dengan Posyandu. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional