Target Pemkot Tuntaskan Rumah Kumuh Belum Tercapai

Ilustrasi Rumah Kumuh (Wikipedia)

Mataram (Suara NTB) – Target Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menuntaskan rumah kumuh di akhir jabatannya, ternyata tidak dapat diwujudkan. Pasalnya, sisa rumah tidak layak huni (RTLH) sampai saat ini mencapai 962 unit. Intervensi dari alokasi APBD relatif kecil.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perrkim) Kota Mataram, H. M. Kemal Islam dikonfirmasi, Kamis, 30 Januari 2020 menyampaikan, perbaikan RTLH sangat tergantung dari bantuan pemerintah pusat. Mengandalkan sumber pembiayaan dari APBD tidak mencukupi. Per tahun hanya dianggarkan sekitar Rp150 juta. Anggaran ini sifatnya memperbaiki rumah skala kecil.

Iklan

Intervensi rumah kumuh tahun ini mengalami penurunan drastis dari pemerintah pusat. Pengajuan berdasarkan surat keputusan mencapai 962 unit ke Kementerian PUPR berdasarkan validasi hanya disetujui 150 unit saja.

Pemerintah pusat beralasan bahwa anggaran di Kementerian PUPR untuk NTB difokuskan untuk menuntaskan proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Penganggaran dikhususkan untuk peningkatan infrastruktur menyambut penyelenggaraan MotoGP tahun 2021 mendatang. “Kemungkinan kita di NTB ada pengurangan drastis intervensi rumah kumuh,” jawabnya.

Di satu sisi, Walikota Mataram,H. Ahyar Abduh menargetkan rumah tidak layak huni akan dituntaskan pada akhir masa jabatannya di tahun 2020. Target itu diakui oleh Kemal. Namun demikian, anggaran di Kementerian PUPR dipangkas untuk persiapan event internasional tersebut. “Iya, beliau memang berharap tahun ini tuntas. Tapi kita harus memaklumi kondisi anggaran di pusat,” tandasnya.

Intervensi 150 rumah kumuh tahun ini, masyarakat mendapatkan bantuan masing – masiang Rp17,5 juta. Bentuknya berupa material. Khusus 30 keluarga miskin yang telah memiliki tanah mendapatkan bantuan Rp35 juta. Dana bantuan ini untuk membangun rumah mulai dari pondasi hingga rampung.

Penyaluran bantuan, Kemal akan turun langsung ke kelompok masyarakat meminta menunjuk sendiri rekanan atau penyedia barang. Kadang – kadang pokmas sering meminta pemerintah menunjuk rekanan secara langsung. Hal ini tidak bisa dilakukan, karena uang langsung masuk ke rekening masyarakat. “Harus disepakati toko mana ditunjuk untuk menyiapkan material,” demikian kata dia. (cem)