Target Pembangunan 2021 Masih Realistis, Pengangguran Meningkat, Ekonomi Minus

Pemprov NTB bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB, Rabu, kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB menegaskan sasaran dan target pembangunan 2021 masih realistis. Meskipun pertumbuhan ekonomi masih negatif dan angka pengangguran bertambah pada 2020.

‘’Target makro 2021 tentu sudah realistis. Karena kita sudah hitung,’’ ujar Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si dikonfirmasi usai penandatangan KUA PPAS APBD 2021 di Mataram, Rabu, 17 November 2020.

Berdasarkan KUA PPAS APBD NTB 2021, sejumlah sasaran dan target pembangunan 2021. Seperti pertumbuhan ekonomi tanpa tambang nonmigas ditargetkan berkisar antara 2,75 persen sampai dengan 3,30 persen. Kemudian tingkat inflasi berkisar antara 3 – 4 persen.

Selanjutnya, target tingkat kemiskinan sebesar 12,98 persen, gini rasio sebesar 0,353,   Indeks pembangunan manusia sebesar 69,20 poin  dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,30 persen.

Mengenai target penurunan kemiskinan menjadi 12,98 persen pada 2021, Amry mengatakan upaya yang dilakukan berupa perlindungan sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat. Pemulihan awal, dilakukan 2020 ini. Tahun depan, targetnya  sedikit agak progresif karena masyarakat  sudah mulai produktif di berbagai sektor terutama UMKM dan pertanian dalam arti luas.

‘’Kalau aktivitas perekonomian yang membuat banyak kesempatan kerja tumbuh. Maka upaya kita lebih progresif daripada tahun. Tahun depan target pertumbuhan ekonomi 2,75 – 3,3 persen. Makanya ini dipasang supaya bagaimana kemiskinan juga bisa turun,’’ katanya.

Dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,75 – 3,3 persen tahun 2021, maka akan berpengaruh terhadap pengurangan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Dengan tumbuhnya ekonomi, maka kesempatan kerja bertambah.

‘’Dengan begitu maka pendapatan masyarakat meningkat. Kalau pendapatan meningkat, maka jumlah kemiskinannya menurun,’’ terangnya.

Akibat pandemi Covid-19, Pemprov NTB melakukan penyesuaian target penurunan kemiskinan dalam revisi RPJMD 2019 – 2023. Semula, pada akhir 2023, Pemprov menargetkan angka kemiskinan menjadi satu digit atau 9,75 persen. Namun, target penurunan angka kemiskinan disesuaikan menjadi 10,73 persen pada 2023.

Meskipun angka kemiskinan naik menjadi 13,97 persen pada Maret 2020, pada akhir 2020 ini, angka kemiskinan di NTB diperkirakan akan turun menjadi 13,64 persen.

Kemudian, pada 2021, angka kemiskinan NTB ditargetkan turun menjadi 12,98 persen. Sedangkan pada 2022, angka kemiskinan di NTB ditargetkan turun menjadi 11,98 persen.

Pemprov NTB bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB, Rabu, kemarin.

“Ini semua berkat kerja sama yang baik antara Pemprov NTB dengan DPRD NTB, seluruh pihak yang memberikan kontribusi sampai dengan KUA PPAS ini kita tandatangani bersama,’’ ujar Wagub.

KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 ini lanjutnya, menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD NTB tahun anggaran 2021.

‘’Mudah-mudahan ini bisa memberikan jalan kepada APBD NTB tahun anggaran 2021 bisa lancar kita bahas dan nantinya bisa kita tetapkan pada waktu yang tepat. Sehingga pelaksanaan APBD 2021 nanti bisa berjalan dengan lancar,’’ jelasnya.

Wagub berharap seluruh program yang telah dirancang dan disepakati bersama baik dari pemerintah daerah maupun DPRD dapat terlaksana dengan baik dan membawa NTB ini sesuai dengan cita-cita yang telah dituangkan dalam RPJMD. (nas)