Target PAD Kota Mataram Menurun

Seorang tukang parkir di Cakranegara mengatur kendaraan yang mau keluar, Senin, 28 Januari 2019. Retribusi parkir tepi jalan umum tak pernah mencapai target. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Target pendapatan asli daerah (PAD) Pemkot Mataram di tahun 2019 menurun. Penurunannya cukup drastis, dari sebelumnya Rp350 miliar menjadi Rp339 miliar.

Menurunnya target PAD menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Drs. H.M. Syakirin Hukmi, dipengaruhi terjadinya penurunan target dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) akibat perubahan kebijakan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Termasuk sebagian unit layanan rumah sakit rusak akibat bencana gempa Juli lalu.

Iklan

“Target yang seharusnya Rp150 miliar, turun menjadi Rp 130 miliar,” sebut Syakirin, Senin, 28 Januari 2019.

Target PAD terdiri dari pajak daerah Rp156,2 miliar. Meliputi pajak hotel, restauran, hiburan, reklame dan lain sebagainya. Retribusi daerah Rp22,3 miliar meliputi pelayanan kesehatan, persampahan, perparkiran PKB, dan lain – lain.

Retribusi jasa usaha Rp1,2 miliar, sektor perizinan Rp2,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,1 miliar dan penyertaan modal Rp8,1 miliar serta lain – lain pendapatan asli daerah yang disahkan Rp153,2 miliar.

Sedangkan, dari sektor pajak dan retribusi cenderung naik. Tidak dirinci sektor mana saja kenaikan dari pajak dan retribusi. Syakirin mengklaim, pendapatan dari sektor pajak tercapai 100 persen. Meskipun ada beberapa item tak memenuhi target.

Demikian pula, dengan retribusi. “Kalau data pasti ndak hafal saya. Yang jelas, target keseluruhan 100 persen,” ucapnya.

Dalam rapat tertutup bersama Sekda, lanjut Syakirin, khusus retribusi parkir tepi jalan umum diminta untuk mengoptimalkan pendapatan. Beberapa tahun terakhir, tidak pernah mencapai target.

Kepala Dinas Perhubungan yang baru diminta memikirkan pola meningkatkan retribusi. Misalnya, karcis parkir dikelola diundi untuk mendapatkan hadiah. Atau, memasang plang imbauan ke masyarakat. “Tulisannya kalau tidak dikasih karcis jangan bayar,” katanya mencontohkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa menyampaikan, dari target perizinan dipatok Rp2,5 miliar. Ada penurunan dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh belum rampungnya Perda RTRW Kota Mataram. “Kita kan masih menunggu Perda RTRW,” kata dia.

Disampaikan, informasi diundangkannya Perda tersebut menjadi angin segar. Investor telah diminta mengurus persyaratan administrasi, sehingga lebih cepat penerbitan izin mereka. (cem)