Target PAD dari Sektor Pariwisata Meleset

Mugni. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Sektor pariwisata kembali harus merasakan kepahitan di balik kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa wisata di objek-objek wisata di Lotim ini bakal meleset.

Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Dr. H. Mugni kepada Suara NTB di ruang kerjanya. Dia terangkan, selama pemberlakukan PPKM, secara teori di Lotim boleh 25 persen dari kapasitas obyek wisata. Akan tetapi faktanya, ada kebijakan sporadis objek wisata memilih tutup. Kebijakan penutupan itu dihargai Dinas Pariwisata Lotim. Jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan desalah yang paling memahami kondisi di mastarakat. Seperti Labuhan Haji dan Sembalun yang diketahui tutup selama masa  PPKM.

Iklan

“Kemarin sudah minta keliling dan melihat memang sangat minim yang datang ke destinasi,” ucap Mugni. Berdasarkan pemantauan, jumlah kunjungan rata-rata hanya 5 persen dibandingkan hari-hari normal. Estimasi PAD tahun 2021 ini Rp 1 miliar. Target ini dinilai mustahil bisa dicapai melihat fakta yang terjadi. Menurutnya, jika kunjungannya 25 persen masih bisa sebenarnya mendongkrak. Seperti kunjungan ke Taman Labuhan Haji Sepolong Suryawangi Pantai Kura-kura dan lainnya.

Kata Mugni, kalau bisa tercapai 40-50 persen saja dari target itu sudah sangat ia syukuri. Jelas target Rp 1 miliar dari sektor wisata ini tidak akan tercapai. Waktu-waktu penutupan objek wisata ini disaat high season atau musim liburan. “Waktu high season semua tutup,” sebutnya. Saat musim liburan itu sejatinya menjadi masa panennya Dinas Pariwisata. Pencapaian target ini diakui akan terasa sangat berat terlebih objek wisata tempat penarikan retribusi jasa wisata ini hanya di delapan titik objek wisata. Jumlah titik penarikan retribusi jasa wisata ini akanterus ditambah.

Dispar akan membuka sumber baru tersebut untuk menambah pundi pendapatan bagi Lotim. Diantaranya Pantai Kura-kura, Maiq Anyir Pringgasela, dan Tanjung Menangis Pringgasela. Diakui kebijakan penarikan retribusi objek wisata masuk PAD ini mendapat protes dari sejumlah pihak.  Kebijakan Dispar, Lotim hanya mendapatkan 60 persen dari besaran retribusi Rp 5 ribu setiap kali masuk. Sebesar 40 persen diserahkan untuk pengelola termasuk untuk desa setempat. “Kita kerjasama dengan Pokdarwis setempat atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDES,” demikian Mugni. (rus)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional