Target Investasi Mataram Tak Tercapai

Aktivitas pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di Mataram belum ramai, Rabu, 11 November 2020. Geliat ekonomi mulai tumbuh meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Kendati demikian, bencana non alam berimbas terhadap realisasi investasi Rp1,5 triliun tak tercapai di tahun 2020. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Bencana non alam Coronavirus Disease atau Covid-19 berimplikasi terhadap sektor ekonomi. Investasi yang ditargetkan Rp1,5 triliun terancam tak tercapai di tahun 2020.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram bersama Pemprov NTB menargetkan nilai investasi di Kota Mataram Rp1,5 triliun. Pemprov NTB melihat dari tolok ukur nilai investasi di tahun sebelumnya. Faktanya, capaian hingga triwulan ketiga pada bulan September realisasi investasi baru 40 persen atau Rp500 miliar lebih.

Iklan

Meskipun demikian, kata Kepala DPMPTSP Kota Mataram, Irwan Rahadi ditemui Rabu, 11 November 2020, pihaknya tetap optimis capaian investasi bisa mencapai Rp700 miliar sampai dengan akhir Desember. Beberapa catatan investasi belum terentri dalam sistem. Sebab, banyak potensi pembangunan skala kecil seperti pembangunan hotel melati, guest house, rumah kos dan investasi pengembangan usaha lainnya. “Kita juga melihat hotel banyak mengajukan izin untuk memperluas ball room. Ini kan meningkatkan investasi mereka,” terang Irwan.

Irwan menyebutkan, target investasi yang ditetapkan oleh Pemprov NTB Rp1,5 triliun. Dengan situasi pandemi, pengusaha menahan investasinya. Secara otomatis potensi itu menurun. Pergerakan investasi skala kecil justru menjadi motivasi, sehingga ditargetkan sampai akhir 2020 capaian investasi mencapai Rp700 miliar. “Iya, sekitar Rp700 miliarlah dari hasil evaluasi internal kami,” sebutnya.

Jika dibandingkan capaian di tahun 2019 lalu, realisasi investasi tercapai Rp900 miliar lebih. Berbeda pada masa pandemi saat memungkinkan target Rp1,5 triliun tidak terpenuhi.

Selain pandemi diakui Irwan, masalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi kendala. Pihaknya pun tidak terlalu banyak mengandalkan dari investasi besar. Pola pengembangan kawasan tanpa melanggar RTRW diharapkan jadi tumpuan pemasukan daerah. Misalnya, kawasan- kawasan perumahan berpotensi dilakukan usaha dengan aktivitas kota padat. Pemerintah tidak akan melarang selama zonasinya sesuai regulasi.

“Selama SKRK-nya tidak ada kendala tidak ada masalah. Kalau ada kendala kita juga membantu,” demikian kata Irwan. (cem)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional