Target Huntap Tuntas Maret, Wapres Perintahkan Semua Dilipatgandakan

Wapres JK didampingi Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah dan Kepala BNPB, Willem Rampangilei meninjau pembangunan Risha dan rumah konvensional (Riko) di Lingkungan Pengempel Indah Kelurahan Sandubaya Kota Mataram, Minggu, 4 November 2018. (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Presiden (Wapres), H. M. Jusuf Kalla (JK) kembali meninjau dan menggelar rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa NTB. Ditargetkan, pembangunan hunian tetap (huntap) dan fasilitas umum tuntas Maret 2019.

Untuk itu, Wapres JK memerintahkan semua hal yang berkaitan dengan percepatan pembangunan huntap dilipatgandakan. Seperti pembuatan panel-panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha), bahan bangunan, fasilitator dan lainnya.

Iklan

‘’Beberapa hal yang kita rapatkan soal percepatan. Intinya satu, percepatan pembangunan, baik perumahan, fasilitas umum. Kita tak bicara yang lain selain percepatan. Karena itu semuanya harus dilipatgandakan,’’ kata Wapres usai menggelar rapat tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Minggu, 4 November 2018.

Dikatakan, pembuatan panel-panel Risha harus dipercepat. Semua pengusaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama pengusaha lokal harus dilibatkan. Wapres meminta pembuatan panel-panel Risha harus dipercepat delapan kali lipat dari yang ada saat ini.

‘’Semuanya diminta baik pengusaha BUMN, juga pengusaha lokal  yang kita utamakan  bisa membantu,’’ katanya.

JK mengatakan, proses pembangunan huntap korban gempa sedang berjalan. Dalam tiga bulan terakhir proses tersebut berjalan.

Bahkan hampir dua bulan, persiapan untuk pembangunan rumah korban gempa berjalan. ‘’Dan ini sudah mulai pembangunan, kita lihat tadi pembangunan rumah-rumah,’’ katanya.

Ia menjelaskan, pembangunan rumah korban gempa memang tak bisa langsung dilakukan. Karena perlu kesiapan infrastruktur, pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) dan lainnya. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini ke depan akan lebih banyak dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

‘’Target kita usahakan sampai bulan Maret. Artinya, proses delapan bulan. Sekarang sisa enam bulan. Penambahan aplikator, kerangka-kerangkanya (panel-panel Risha). Intinya percepatan,’’ tandas JK.

Dalam proses pembangunan rumah korban gempa, lanjut JK, masyarakat harus bekerja bersama-sama. Itulah maksud dibentuknya Pokmas. Meskipun personel TNI akan ditarik dalam waktu dekat ini, JK mengatakan masyarakat harus siap dan bekerja bergotong royong membangun kembali rumahnya yang hancur akibat gempa.

‘’Pemerintah memberikan bantuan. Intinya mereka (masyarakat) gotong royong. Masyarakat harus siap,’’ pungkasnya.

Data Command Centre Penanggulangan Bencana Gempa NTB sampai 1 November lalu, jumlah rumah korban gempa yang terbangun baru 9 unit. Semuanya merupakan jenis Risha. Terdapat di Lombok Barat 5 unit dan Lombok Tengah 4 unit.

Dari tiga jenis rumah tahan gempa yang dibangun, pilihan Risha sebanyak 3.121 unit, Rika 1.663 unit dan Riko 1.931 unit. Rumah yang sedang dibangun sebanyak 264 Risha, 25 Rika dan 162 Riko. Secara keseluruhan, rumah yang terbangun baru 0,29 persen. (nas)