Target Ambisius NTB ‘’Zero Waste’’ Wajib Terwujud 2023

Ilustrasi penanganan sampah di NTB. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa target NTB Zero Waste tahun 2023 memang sangat ambisius. Karena secara nasional, Pemerintah Pusat menargetkan program Zero Waste dapat terwujud 2025.

Sebagai daerah tujuan wisata dunia, kata Wagub, maka NTB Zero Waste harus dapat diwujudkan 2023 mendatang. Lewat kampanye yang dilakukan mulai sekarang, Wagub mengatakan pada 2023 sudah tak ada lagi sampah yang dibuang ke selokan, parit, sungai dan laut.

Iklan

‘’Kita di NTB, ambisius memang. Kita ingin 2023, sampah sudah terkelola dengan baik. 70 persen terkelola, 30 persen terkurangi. Tak ada lagi sampah tercecer di selokan, got, apalagi sungai, pinggir pantai seperti yang dilihat sekarang. Sudah nggak boleh di 2023,’’ tegas Wagub pada Workshop Gerakan Zero Waste di Mataram, Sabtu, 15 Februari 2020.

Sebagai daerah tujuan wisata dunia, sampah harus dapat ditangani dengan baik. Apabila NTB mengharapkan orang banyak berkunjung ke Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, maka daerah yang indah ini jangan sampai kotor. Pasalnya, kata Wagub, seindah apapun suatu tempat, apabila kotor maka orang tak akan mau datang lagi ke NTB.

Rohmi menuturkan pernah bertanya ke orang-orang di negara maju. Waktu yang dibutuhkan untuk mengelola sampah sampai benar-benar dapat terkendali 100 persen rata-rata selama 10 tahun. Sementara NTB memberanikan diri mampu menangani persoalan sampah sampai lima tahun.

Ia menegaskan, Pemprov NTB bersama Pemda kabupaten/kota benar-benar serius menangani persoalan sampah. Namun, katanya, tak cukup hanya komitmen pemerintah saja. Tetapi masyarakat juga harus punya komitmen yang sama.

‘’Ini bukan bicara biaya. Bayangkan, kita ingin di NTB sampah tidak menjadi musibah. Kita ingin ubah menjadi sumber daya, ubah jadi duit, sesuatu berharga. Sudah banyak yang melakukannya. Kunci utamanya, sampahnya harus dipilah. Sampahnya harus diletakkan di tempat sampah,’’ terang Wagub.

Menurutnya, kebersihan harus dijadikan suatu kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Ia mengaku miris ketika melakukan kegiatan bersih pantai di kawasan Senggigi. Di depan hotel masih kelihatan sampah. ‘’Apalagi yang ndak ada hotelnya.Berarti kita tak paham, tak menyadari bahwa ini adalah kebutuhan bukan hanya kewajiban,’’ katanya.

Wagub mengatakan, banyak pihak yang mempertanyakan kenapa Pemprov ikut-ikutan mengurus sampah. Padahal persoalan sampah merupakan urusannya kabupaten/kota. Orang nomor dua di NTB ini menegaskan Pemprov tak ingin hanya menjadi penonton atau melihat saja tanpa berbuat apa-apa.

Sehingga, mulai akhir 2018, Pemprov turun memfasilitasi kabupaten/kota kaitan dengan penanganan sampah. Pemprov hadir untuk memfasilitasi 10 kabupaten/kota supaya kolaborasinya dalam penanganan sampah menjadi lebih kuat.

‘’Kemudian kabupaten/kota juga agar melek, bahwa penanganan sampah itu  penting. Bukan hanya bangun jalan, membangun bangunan yang  mentereng. Kita tak mau seperti itu. Habis masa depan pariwisata, keindahan kita,’’ katanya. (nas)