TAPD Sebut Anggaran Pilkada NTB 2018 Terlalu Besar

Mataram (suarantb.com) – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Asisten III Setda NTB, Drs. Bachruddin, M.Pd  menyebut anggaran sebesar Rp 243 miliar yang diajukan KPU untuk Pilkada 2018 terlalu besar. Besarnya anggaran yang diajukan KPU NTB  tersebut lantaran  masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) dalam menghitung besaran biaya Pilkada 2018.

Tahun 2018, Pilgub NTB akan dilaksanakan bersamaan dengan  Pilkada pada  tiga kabupaten/kota. Masing-masing Kota Bima, Lombok Timur dan Lombok Barat. Untuk itu, KPU NTB mengajukan estimasi anggaran Pilkada ke Pemprov NTB  sebesar  Rp 243 miliar.

Iklan

Bachruddin mengatakan biaya Pilkada yang diajukan KPU NTB terlalu besar sehingga sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah.  Menurutnya, KPU harus menghitung ulang besaran biaya tersebut. Menurut Bachruddin, KPU harus menggunakan standar Perda dalam menghitung besaran biaya Pilkada 2018. Hal tersebut dikarenakan Pemprov NTB  melalui TAPD menggunakan standar tersebut dalam menilai besaran biaya penyelenggaraan pemilu nanti.

“Besar biaya Pilkada dan honor petugas antara KPU dan APBD beda, dan kita tidak bisa memenuhi standar KPU pak. Kalau itu yang di pakai nggak bisa memenuhi dana APBD,” ujarnya, Senin, 31 Oktober 2016.

Mantan Penjabat Bupati Bima ini menjelaskan, dana Pilkada itu bukan dana yang berasal dari APBN tetapi murni dari APBD NTB yang sumbernya dari Pendapatan Asli daerah (PAD). “Kalau biaya dari APBN gunakan Permenkeu,tapi kalau PAD gunakan Perda, tergantung dari sumber biaya yang digunakan,” katanya.

Karena sumber dananya berasal dari PAD, maka dalam menghitung besaran biaya Pilkada, KPU harus mendasarkannya pada Perda Provinsi NTB. Hal tersebut menurutnya penting sebagai bahan kajian, karena selama ini KPU masih menggunakan Peraturan Menteri Keuangan.

“Kenapa harus dipakai standar biaya Perda, karena itu adalah uang PAD bukan dana transfer pusat. Uang ini dari APBD, dari PAD, sehingga mengacu menggunakan standar biaya setempat,”tambahnya.

Besarnya biaya yang diajukan KPU, pihaknya menyampaikan hal tersebut sulit untuk dipenuhi pemerintah kalau dibebankan pada satu periode anggaran. Ia menyampaikan harus ada strategi bersama untuk menemukan solusi terkait hal tersebut.  “Bagaimanapun TAPD tetap memback up. Tapi kita harus sepakat dengan ritme pembayaran, apakah di APBDP atau murni. Jadi ada empat tahapan yang bisa kita atur sehingga gelembung dana Pilkada bisa jadi empat termin,” katanya.

Saat ini, pihaknya meminta KPU menyisir kegiatan yang dilaksanakan pada 2017 dalam waktu secepatnya. Sehingga anggaran Pilkada tidak menumpuk dianggarkan pada 2018 mendatang. Anggaran sebesar Rp 243 miliar yang diajukan KPU supaya bisa dialokasikan secara bertahap.

Sementara itu, Sekretaris KPU NTB,  Mars Ansori Wijaya menyatakan pihaknya tidak masalah dengan hal tersebut. Yang terpenting menurutnya jangan sampai besaran anggaran Pikada 2018 nantinya tidak lebih kecil dari Pilkada NTB 2015 lalu.  “Honor PPK dan PPS jangan sampai lebih rendah dari penyelenggaraan Pilkada kemarin” katanya.

Ansori  juga menyampaikan harus ada kepastian dari TAPD untuk memasukkan anggaran KPU dalam KUA PPAS 2017.  Pasalnya sampai sejauh ini, pihaknya mendapat informasi bahwa anggaran Pilkada 2018 akan dibahas TAPD awal tahun 2017 nanti. Jika hal tersebut benar maka KPU tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan awal Pilkada 2018.

“Kami sudah sampaikan ke TAPD jumlah anggaran 2017 itu besarnya Rp 23,8 miliar, dan 2018 besarnya Rp 219, 8 miliar hingga mencapai total Rp 243, 6 miliar. Sampai saat ini kami belum dapat informasi sudah dibahas apa belum, kami jadi galau apakah dianggarkan atau tidak,” ucapnya. (ast)