TAPD dan Banggar Temukan Kesepakatan

H.L.Gita Ariadi (Suara NTB/ist)

PEMBAHASAN Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan (APBD-P) 2021 masih tarik ulur di DPRD NTB. Namun, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., menyatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB telah menemukan kesepakatan.

‘’Memang ada dinamika. Tetapi Dewan juga memahami situasi sulit yang kita hadapi. Sehingga, TAPD dan Banggar sudah ada kesepakatan untuk kita berjalan dengan APBD Perubahan,’’ kata Gita dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin, 30 Agustus 2021.

Iklan

Ketua TAPD NTB ini mengatakan Senin, 30 Agustus 2021, ia kembali bertemu dengan Banggar DPRD NTB. Hal ini menjadi pertemuan final, karena rencananya pada Senin, 30 Agustus 2021, KUA PPAS APBD-P 2021 akan ditandatangani eksekutif dan legislatif.

Disinggung mengenai pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota Dewan yang menjadi penyebab alotnya pembahasan KUA PPAS Perubahan ini. Sekda mengatakan antara harapan dan kenyataan memang perlu ada dialog yang baik antara TAPD dan Banggar. “Disampaikan dengan baik. Sama-sama saling memahami,” tandasnya.

Dalam rancangan KUA PPAS Perubahan 2021 yang disampaikan Pemprov ke DPRD NTB beberapa waktu lalu, pendapatan daerah tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar 5,47 triliun rupiah lebih. Dalam RAPBD-P 2021 terjadi peningkatan 4,86 persen menjadi Rp5,73 triliun lebih.

Dengan rincian PAD ditargetkan meningkat sebesar 15,55 persen dari target APBD murni sebesar Rp1,95 triliun lebih menjadi Rp2,25 triliun lebih. Kemudian pendapatan transfer  mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dari target APBD murni yaitu sebesar Rp3,46 triliun lebih menjadi Rp3,42 triliun lebih. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan tetap sebesar R54,78 miliar lebih.

Pemprov NTB sendiri menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2021 meningkat menjadi Rp2,25 triliun. Sebelumnya, dalam APBD murni 2021, PAD ditargetkan sebesar Rp1,95 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si., mengatakan bahwa target tersebut sangat realistis. Ada sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengejar target PAD sebesar Rp2,25 triliun tersebut.

“Memang itu target sangat optimis. Dengan asumsi ada pertumbuhan ekonomi positif. Kemudian, jalinan kerja sama dengan pemanfaatan aset daerah, itu kita harapkan ada yang sedang dirancang  saat ini,” kata Amry.

Selain itu, ada kebijakan keringanan pajak yang diberikan Pemprov NTB. Berupa penghapusan denda. Ia menyebut, dengan kebijakan ini, ada kenaikan penerimaan pajak daerah mencapai Rp100 miliar lebih.

Target PAD sebesar Rp2,25 triliun tersebut terdiri dari empat komponen. Yaitu,  pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari empat komponen PAD, dua komponen yang ditargetkan meningkat, yaitu pajak daerah dan lain-lain PAD yang sah. ‘’Retriibusi daerah relatif tetap, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu yang berkurang,’’ jelasnya. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional