Tanpa TP4D, Kejaksaan Sulit Penuhi Permintaan Pendampingan Proyek

Dedi Irawan. (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi NTB memastikan belum dapat melayani permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait pengawalan proyek di daerah. Alasannya, belum ada petunjuk dari Kejaksaan Agung untuk mendampingi pekerjaan proyek bersumber dari APBD.

Pernyataan itu merespons keinginan sejumlah daerah, termasuk dari Pemkot  Mataram yang meminta Kejaksaan memberikan  pengawalan proyek Tugu Mataram Metro.

Iklan

Dijelaskan Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH, sejauh ini belum ada Standard Operational Procedure (SOP) dari Kejaksaan Agung untuk menjaga agar pelaksanaan proyek di daerah dapat berjalan lancar.

‘’Sampai sekarang belum  ada SOP untuk proyek strategis daerah. Jadi belum ada pengamanan,” ujar Dedi Irawan kepada Suara NTB, Senin, 2 Maret 2020.

Ia memberi pengertian kepada Pemda, bahwa setelah TP4D dihapus, proses pengawalan atau pendampingan proyek tidak semudah sebelumnya. Ada tingkatan persetujuan, dari Kejari ke Kejati, kemudian Kejaksaan Agung menyetujui permintaan Kejati.

Terkait proyek Tugu Mataram Metro, isyarat dari Pemkot Mataram belum mengeksekusi lelang dan anggaran karena  tidak ada pendampingan Kejaksaan. Setelah ada kepastian pendampingan, baru kemudian dilelang.

Menurut Dedi Irawan, keputusan ini justru keliru. Sebab keputusan pendampingan  atau pengawalan belum bisa dipastikan. Pengawalan hanya ada pada proyek strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden, dikawal Kejaksaan Agung. Sedangkan proyek strategis daerah berdasarkan SK Kepala Daerah.

‘’Pada dasarnya kita ingin  percepatan pembangunan di daerah, inilah fungsi pengawalan proyek strategis daerah. Tapi kalau proyek belum dilelang karena menunggu  SK Pengawalan, justeru akan menghambat pelaksanaan proyek itu sendiri,’’ kata Dedi Irawan.

‘’Jangan sampai justeru ini akan mempersulit Pemda. Karena tidak ada keharusan untuk menunggu Kejaksaan  untuk pendampingan baru kemudian lelang dilakukan,’’ ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Kejaksaan Agung melalui video conference,mendorong agar Kejati seluruh Indonesia melakukan inventarisasi proyek strategis nasional dan daerah. Namun, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, belum ada petunjuk lanjutan yang bisa jadi dasar untuk memenuhi permintaan Pemda.

‘’Jadi sekali lagi, pelaksanaan pekerjaan proyek daerah tidak perlu menunggu dari kejaksaan. Silakan dilaksanakan. Tapi  jika SOP dari pusat sudah ada tentang pengamanan, baru kita mulai laksanakan,’’ jelasnya. (ars)