Tanpa Kebijakan Khusus, Koperasi di NTB Terancam Tutup

0
Ilustrasi Gaji (Pixabay)

Mataram (Suara NTB) – Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) dirasakan juga oleh koperasi. Khususnya terkait pembayaran iuran anggota yang macet di tengah kondisi saat ini.

Untuk menanggulangi dampak tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM tengah mengupayakan kebijakan khusus. Diantaranya program restrukturisasi kredit bagi anggota agar koperasi-koperasi yang ada tidak mengalami kerugian hingga harus tutup.

IKLAN

‘’Untuk koperasi memiliki kebijakan regulasi sendiri. Nanti dari Kementerian Koperasi akan mengeluarkan regulasi itu,’’ ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop) NTB, Drs.H.L. Wirajaya Kusuma, MH saat dikonfirmasi, Rabu, 8 April 2020 di Mataram.

Diterangkannya, Diskop NTB telah mengonfirmasi hal tersebut kepada Kementerian Koperasi. Di mana pemerintah akan memberikan relaksasi kredit bagi anggota koperasi. Namun kebijakan tersebut akan diberlakukan sama dengan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

‘’Kewenangan itu ada di Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pengurus. Kita harapkan bagi para koperasi ini, ada semacam relaksasi kredit kepada para anggotanya,’’ saran Wirajaya. Menurutnya, hal ini memang perlu menjadi perhatian untuk memastikan kondisi koperasi di NTB tetap sehat untuk beroperasi.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) disebutnya akan mendukung adanya kebijakan khusus untuk menanggulangi dampak Covid-19 bagi koperasi. ‘’Termasuk untuk anggota yang bermitra dengan LPDB maupun tidak,’’ ujar Wirajaya.

Menurutnya, untuk menanggulangi dampak Covid-19 bagi koperasi memang diperlukan kebijakan yang berbeda dengan perbankan. Mengingat koperasi dikelola oleh anggota secara mandiri, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat perlu diputuskan oleh para anggota tersebut.

Pemerintah sendiri disebut tengah memformulasikan beberapa paket kebijakan. Diantaranya bantuan langsung tunai, mengikuti penanganan Covid-19 dengan status siaga bencana non-alam.

Dengan penentuan kebijakan tersebut, koperasi diharapkan dapat bertahan di tengah gempuran Covid-19. Mengingat pemasukan koperasi berasal dari pengembalian pinjaman anggota yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota. Dengan begitu, jika tidak ada penagihan yang berlangsung, maka pendapatan koperasi bisa dipastikan tidak ada. (bay)