Tanggapan Eksepsi Kasus Benih Jagung 2017, Keliru Tafsir Perbuatan Korupsi Dianggap Perdata

Direktur PT Sinta Agro Mandiri Aryanto Prametu berjalan keluar ruang sidang didampingi penasihat hukumnya Emil Siain usai mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dakwaan korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017, Selasa, 7 September 2021.(Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa penuntut umum menanggapi eksepsi terdakwa korupsi pengadaan korupsi benih jagung 2017. Yakni atas eksepsi Direktur PT Sinta Agro Mandiri (SAM) Aryanto Prametu dan Direktur PT Wahana Banu Sejahtera (WBS) Lalu Ikhwanul Hubby. Jaksa menyangkal setiap keberatan para terdakwa.

Hal itu diungkapkan jaksa penuntut umum Budi Tridadi Wibawa dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Selasa, 7 September 2021. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Catur Bayu Sulistyo. “Kebenaran materiil yang didapat dari pemeriksaan perkara pidana akan mempengaruhi dan menentukan kedudukan terhadap perkara perdata, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Iklan

Tanggapan itu didasarkan pada Surat Edaran MA RI No4/1980 tentang sengketa yang diputuskan lebih dulu dam membawa keputusan untuk perkara di belakang. Alasan ini dipakai untuk menanggapi eksepsi Aryanto terkait dakwaan jaksa yang dianggap prematur. Sebabnya, Aryanto sedang mengajukan gugatan perdata terhadap Diahwati, si pemasok benih mengenai pengiriman benih tidak sesuai spesifikasi kontrak dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Akibatnya, Aryanto harus menanggung kerugian negara bahkan terancam hukuman pidana korupsi.

“Keberatan lainnya tidak perlu kami tanggapi karena sudah memasuki materi pokok perkara. Nanti akan dibuktikan setelah masuk pemeriksaan pokok perkara,” imbuh Budi.

Antara lain mengenai dakwaan jaksa yang tidak cermat karena tidka menguraikan detil kronologis peristiwa. Khususnya pada saat penandatanganan dokumen penawaran. Juga terkait eksepsi dakwaan tidak lengkap dengan belum diseretnya pelaku lain selain rekanan, kuasa pengguna anggaran, dan pejabat pembuat komitmen.

Sementara mengenai eksepsi terdakwa Ikhwan perihal kesalahan subjek, Budi menjelaskan Ikhwan tidak seksama mempelajari dakwaan. Kesalah subjek ini dengan alasan Ikhwan yang menyebut bahwa yang perlu dijerat tindak pidana korupsi yakni perusahaan atau korporasinya.

“Korporasi baru dikatakan melakukan tindak pidana korupsi jika orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindaknya masih dalam batas-batas lingkungan tugas dan usaha korporasi,” urai Budi merujuk pada pasal 20 ayat 2 UU RI No20/2001 tentang perubahaan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu PT WBS ini mendapatkan penunjukan langsung kontrak pengadaan benih jagung sebanyak 849,9 ton. “Bahwa PT WBS sesuai akta pendiriannya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi,” jelas Budi.

Sementara untuk eksepsi lainnya, Budi mengatakan akan dibuktikan saat pemeriksaan karena sudah masuk dalam pokok perkara. Dia pun meminta hakim untuk menolak eksepsi para terdakwa tersebut dan melanjutkan persidangan.

Aryanto sebelumnya didakwa korupsi pada pengadaan 480 ton benih jagung dengan kontrak senilai Rp17,25 miliar. Perbuatan Aryanto seperti disebut dalam dakwaan merugikan negara Rp15,43 miliar karena mendatangkan benih rusak, tidak bersertifikat, dan rusak.

Di lain pihak, Ikhwan didakwa korupsi dalam pengadaan 849,9 ton benih jagung tahun 2017 dengan nilai Rp31,7 miliar sehingga merugikan negara Rp11,92 miliar. (why)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional