Tanggapan Ali BD Soal Maju Lewat Jalur Independen

Selong (Suara NTB) – Pilihan maju lewat jalur independen pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 mendatang menuntut seluruh pasangan calon harus mempersiapkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Seluruh KTP sesuai bunyi UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada selanjutnya akan diverifikasi secara faktual menggunakan sistem sensus.

Menanggapi hal ini, Dr. H. Moch Ali Dachlan alias Amaq Asrul ini menyatakan kesiapannya mengikuti ketentuan tersebut. “Kalau tidak siap mengikuti tahapan verifikasi faktual maka tidak usah maju sebagai calon,” jawabnya tegas saat diwawancara Suara NTB, Rabu, 21 Juni 2017.

Iklan

Amaq Asrul yang juga Bupati Lotim ini menegaskan, bagi siapapun kandidat yang mau maju dalam perhelatan politik perebutan kursi gubernur atau bupati, maka harus menghormati aturan, karena aturan harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, katanya akan berakibat kurang baik.

“Kalau tidak dilaksanakan bagaimana nanti saat menjadi pemimpin,” ujarnya menggambarkan.

Bagi Ali BD, adanya ketentuan verifikasi faktual terlepas dari memberatkan atau meringankan tidak dianggap begitu penting. Pada prinsipnya, maju lewat jalur independen maupun lewat partai sama-sama memiliki persyaratan yang berat.

“Melalui partai juga kan sama beratnya kalau pertanyaannya apakah di jalur independen ini juga berat,” paparnya.

Sementara maju lewat partai, kata bupati mensyaratkan adanya dukungan suara sah atau jumlah kursi partai politik di dewan. Syarat utama kendaraan politik di independen maupun parpol dianggap sama saja, karena semua pasangan calon yang akan maju dalam Pilkada harus memenuhi syarat dan diverifikasi juga oleh KPU.

“Kalau pertimbangannya memberatkan kenapa tidak buat aturan cukup satu partai saja!” sebutnya.

Diketahui, salah satu klausul UU Pilkada yang menyebut soal syarat calon independen sebelumnya pernah diminta dilakukan judicial review oleh Teman Ahok ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan Teman Ahok ini ada yang dikabulkan MK. Ketentuan sebelumnya dibunyikan KTP dukungan yang diverifikasi hanya yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kini berdasarkan putusan MK, seluruh pemilih yang dinyatakan berhak memilih bisa diverifikasi meski belum masuk DPT.

Menurut Ali Dachlan, keputusan MK itu dipandang paling tepat. Sementara dulu, aturan KPU harus terdaftar dalam DPT, sekarang sudah tidak perlu. Secara logika, katanya itu tidak dibenarkan secara hukum. Anak yang berusia 17 tahun dan berhak memilih, tapi tidak masuk DPT.

“Itu sih logika kurang tepat kalau acuannya sudah masuk DPT, yang harusnya dipakai data berdasarkan orang yang berhak memilih,” tegasnya. (rus)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional