Tanggal Sidang Janggal, Banggar DPRD KLU Anggap APBDP 2016 Belum Final

Tanjung (Suara NTB) – Meski pembahasan DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah memasuki tahap awal penyampaian KUA PPAS oleh Bupati, namun kalangan DPRD KLU tak sepenuhnya menganggap pembahasan APBDP sebelumnya selesai. Hal ini dikarenakan mekanisme penyempurnaan APBDP 2016 perihal dana Rp 3 miliar disepakati tanpa melibatkan unsur anggota Badan Anggaran.

“Sekadar mengingatkan, satu agenda yang belum kita selesaikan menyangkut penyempurnaan APBDP 2016. Sesuai mekanisme, maka saya minta kepada Pimpinan DPRD untuk segera menyampaiakn tentang hasil evaluasi APBDP itu,” ungkap Anggota Banggar DPRD KLU, Ardianto, SH, di hadapan Bupati, 3 Pimpinan DPRD dan pejabat SKPD yang hadir di ruang sidang DPRD KLU, Rabu, 9 November 2016.

Iklan

Menurut Ketua Fraksi Hanura DPRD KLU itu, penyempurnaan APBDP 2016 harus didasari dengan ketentuan pusat yaitu Permendagri No. 52 tahun 2016, dan bukan mengacu pada Permendagri 37 tahun 2014 sebagaimana klaim unsur Pimpinan DPRD sebelumnya. Sebab aturan yang dikedepankan Pimpinan DPRD KLU tersebut sejatinya mengatur tata cara pembahasan APBD 2015, bukan APBD 2016.

Hal lain yang harus dicermati kata dia, bahwa dana Silpa sebesar Rp 3 miliar harus disetujui oleh Banggar dan eksekutif melalui mekanisme yang diatur. Mengacu pada agenda sidang sebagaimana bukti absensi yang ditunjukkan unsur Pimpinan DPRD, Ardianto menuding tanggal sidang pada daftar absensi Anggota Banggar tidak sesuai kenyataan.

“Pada daftar hadir DPRD, tanggal sidang tertera Kamis, 27 Oktober 2016, atau digelar malam Jumat. Padahal yang sebenarnya, sidang mereka paksakan pada Sabtu malam, tanggal 29 Oktober. Ini pembohongan namanya,” cetus Ardianto usai sidang.

Untuk diketahui, mereka yang hadir dalam rapat persetujuan alokasi Rp 3 miliar Silpa ke Dikpora itu hanya 9 orang, dari total 18 orang unsur Banggar termasuk 3 orang Pimpinan DPRD. Mereka yang menandatangani daftar hadir antara lain, Ketua DPRD, Wakil Ketua II, Sudirsah Sujanto, Anggota-anggota, Nasrudin, Ruhaiman, Narsudin, Meorit Arianto, Tusen Lasima, Abdul Gani dan Rinadi. Sementara yang tidak hadir, antara lain, Djekat Demung, M. Nasahar, Ardianto, Ramedi, Zarkasi, Raden Sugeti, Galuh Nurdiyah, Debi Ariawan dan Ikhwanudin.

“Dari tanggal pembuktian rapat dan jumlah yang hadir saja ini sudah tidak sesuai, bagaimana bisa penyempurnaan APBDP dikatakan telah memenuhi mekanisme,” cetusnya sembari mendesak disampaikannya postur APBDPascapenambahan Silpa Rp 3 miliar.

Menanggapi interupsi, Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B. SIP., pada kesempatan yang sama berdalih bahwa hasil evaluasi dan penyempurnaan APBDP 2016 sudah dilakukan. Perihal adanya selisih Silpa Rp 3 miliar sesuai evaluasi Pemprov, TAPD Pemda KLU dalam proses sudah menyampaikan ke unsur Pimpinan DPRD serta anggota Banggar.

“Dan ini sudah menjadi hasil kesepakatan kami Pimpinan DPRD sesuai Permendagri 37 tahun 2014, bahwa nanti kami akan menyampaikannya pada rapat paripurna berikutnya,” jawab Sudir.

Perihal referensi Permendagri yang menjadi acuan, Sudir mengakui pihaknya mempertimbangkan kedua Permendagri yang disebutkan, yakni Permendagri 37 tahun 2014 tentang pembahasan APBD 2015 dan Permendagri 52 tahun 2016 tentang APBD 2016. Menurut dia, kedua regulasi memiliki keterkaitan satu sama lain. (ari)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here