Tangani PMI yang Pulang, Pemda Bingung Soal Biaya

Masri Junihardy (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Sekitar 768 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Lombok Barat yang habis masa kontraknya di negara penempatan diperkirakan akan pulang pada triwulan pertama tahun ini. Dari jumlah itu, dipastikan 50 persennya pulang, karena tak memperpanjang kontraknya. Pihak dewan pun mengusulkan hotel dapat dijadikan sebagai tempat isolasi. Menyusul adanya kemungkinan penanganan (isolasi, red) mereka akan dialihkan ke kabupaten.

Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnaker Lobar, Masri Junihardy, SKM.,M.Si., menyebut, dari jumlah 768 PMI diperkirakan sekitar 40 hingga 50 persennya yang akan kembali. “Estimasi PMI yang akan pulang itu 768 pada triwulan I (Januari-maret), awal tahun,” jelas dia, Senin, 11 Januari 2021.

Mereka ini, jelas dia, yang mengurus dokumen dari Disnaker dan berangkat tahun 2019, sehingga tahun ini harus kembali pulang. Tidak semua PMI ini akan pulang karena diperkirakan sekitar 50 persen PMI memperpanjang kontrak, ada yang pindah majikan dan mereka pulang tetapi tidak mengkonfirmasi ke KBRI. Selain itu, ada PMI yang pulang tidak langsung ke rumah masing-masing, namun mampir di rumah keluarga di daerah lain. “Kalau yang langsung pulang  akan masuk datanya di BP2MI,” ujarnya.

Terkait bagiamana penanganan PMI yang pulang jelas dia, pihaknya masih mengacu pada SE Nomor 4 tahun 2020, dari tanggal 1-14 Januari 2021 itu semua karantina dan isolasi dipusatkan di provinsi. Sehingga apabila nanti SE tersebut diperpanjang, maka tetap provinsi yang akan menangani. Lalu Pemkab Lobar yang mendata dan menfasilitasi.

Sementara itu, anggota DPRD Lobar, Saeun mengusulkan supaya hotel dapat dijadikan sebagai tempat isolasi para PMI yang baru datang tersebut. Ini disebutnya sebagai salah satu solusi supaya hotel tetap bisa beroperasi di tengah pandemi saat ini. “Melalui kerjasama Pemda dengan pihak hotel, bisa saja untuk kemudian menjadikannya sebagai tempat isolasi PMI yang datang dari luar negeri,” ujar politisi PAN ini.

Walaupun nantinya, harga kamar yang harus dibayar disesuaikan dengan kemampuan daerah juga, karena dalam situasi saat ini, hotel tidak boleh tutup.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, Hj. Ni Made Ambaryati, saat dikonfirmasi mengenai penanganan tempat isolasi PMI agar di hotel justru mempertanyakan siapa nantinya yang menanggung pembayarannya. “Siapa yang membayar? Di Asrama Haji saja Lobar harus bayar Rp 110 ribu per hari per orang, dananya dari BPBD,” ungkapnya.

Menurutnya memungkinkan saja apabila isolasi dilakukan di hotel. Namun, tetap harus kembali melihat kondisi anggaran dari Pemda. Karena bila isolasi dilakukan di hotel, maka harus ada tenaga kesehatan dan peralatan yang disiapkan di sana. “Atau tetap pakai Asrama haji tinggal BPBD bayar, jadi tidak repot harus ada tenaga kesehatan yang menjaga di sana,” imbuhnya. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here