Tangani Penginapan dan Hiburan Ilegal, Satpol PP Lobar Tegaskan Tidak Lembek

Satpol PP saat turun menertibkan kafe dan homestay ilegal di kawasan Suranadi Kecamatan Narmada belum lama ini. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Pihak desa dan kecamatan menyerahkan sepenuhnya penanganan penertiban homestay atau penginapan dan hiburan ilegal di kawasan wisata Suranadi Kecamatan Narmada. Sebab berbagai langkah sudah dilakukan oleh kecamatan dan desa untuk langkah penanganan, namun saat ini bolanya ada di Satpol PP selaku penegak Perda.

Kabid Penegakan Perda (Gakda) Satpol PP Lobar, Zuhandi Bahari menegaskan pihaknya tidak lembek menangani penginapan ilegal di Suranadi. Sebab pihaknya mengklaim sudah menindak menutup satu kafe ilegal. Dua kafe tuak lainnnya tengah dalam proses penanganan.  “Kita tidak lembek, kita sudah tangani (tutup) satu, bertahap dua lagi dalam proses,” tegasnya, Jumat, 31 Januari 2020.

Iklan

Penanganan yang dilakukan bertahap, dari tiga yang ditangani satu sudah ditutup. Rencananya, Senin depan pihaknya akan bersurat ke pengelola. Kalau tidak dihiraukan juga maka akan ditindak. Sama halnya dengan karaoke, tetap tidak dibolehkan di sana. Termasuk penanganan perempuan penghibur akan ditangani semuanya.

Dalam penanganan penginapan ilegal ini, pihaknya tak terima kalau Satpol PP saja yang disalahkan. Sedangkan dinas teknis lainnya seperti Dinas pariwisata, DPMPTSP dan Disperindag tidak pernah turun melakukan teguran. Sementara Satpol PP selaku eksekutor.

Untuk itu, saat rapat dipimpin oleh Asisten I Setda Lobar menyampaikan ke semua OPD terkait agar dilakukan penanganan bersama-sama. Jangan terkesan saling membela instasi sendiri. Satpol PP sangat peduli dengan hal ini, Apalagi dirinya berasal dari daerah Narmada. Bahkan ia siap jabatannya menjadi jaminan. Menurutnya, ini butuh kerja semua OPD terkait. Termasuk, melibatkan kecamatan, desa dan forum desa.

Sebab ia menilai justru desa dan forum kades juga belum maksimal melakukan teguran. Menurutnya, tidak mungkin juga Satpol PP menyambangi setiap malam untuk menangani masalah penginapan ilegal ini. Desa diharapkan harus lebih protektif juga. ‘’Contohnya homestay dibiarkan dibangun, namun tidak ada izinnya. Di sinilah perlu OPD terkait turun melakukan pendataan,’’ ujarnya.  (her)