Tandatangani NPHD, KPU NTB Siap Laksanakan Pilkada

Mataram (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB bersama Bakesbangpoldagri telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, sebesar Rp 203 miliar, Jumat, 5 Mei 2017 kemarin di Mataram.

Dengan penandatangan NPHD tersebut, maka persoalan pembiayaan Pilkada serentak 2018 oleh KPU, sudah clear. Sebab sebelumnya pembahasan soal besaran anggaran Pilkada oleh KPU dengan Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TAPD) berjalan cukup alot, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu tahapan Pilkada.

Iklan

“Dengan penadatangan NPHD ini bisa menjadi semangat KPU untuk mensukseskan Pilkada. Karena ini penandatangan NPHD kedua seluruh Indonesia, jadi kita termasuk cepat,” ujar Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, SP.

Diketahui sebelumnya KPU mengajukan anggaran untuk Pilkada sebesar 234 miliar. Tapi oleh TAPD usulan KPU tersebut dinilai terlalu besar, oleh karena itu KPU diminta untuk melakukan rasionalisasi kembali. Upaya rasionalisasi oleh KPU dengan melakukan uji klinis kebutuhan anggaran pilkada, berhasil memangkas sebesar Rp 40 miliar.

“Ditengah defisit anggaran, Pemprov NTB tetap berkomitmen untuk suksesnya pelaksanaan Pilkada. Setelah melakukan uji klinis, sampai pada hasil rasionalisasi sebesar Rp 203 miliar, yang akan dianggaran Rp 188 miliar pada 2018 dan Rp 15 miliar di 2017,” jelas Aksar.

Disampaikan Aksar, peluang untuk melakukan efisiensi anggaran Pilkada serentak masih terbuka, jika ada kesepakatan antara pemerintah Provinsi dengan tiga Kabupaten/Kota yang akan ikut melaksanakan pilkada serentak untuk melakukan sharing anggaran.

“Itupun nanti masih menunggu hasil sharing dengan tiga Kabupaten/Kota, melalui hasil kesepakatan rapat koordinasi dengan Gubernur NTB. Dari Rp 203 miliar itu, kemungkinan akan berkurang lagi sampai Rp 40 miliar sangat bisa,” ucapnya.

Disebutkan Aksar, pengeluaran terbesar pembiayaan Pilkada terletak pada pembayaran honor, yang menyedot hampir 50 persen. Sementara untuk logistik hanya menyedot anggaran sekitar 26 persen.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosiady H Sayuti, Ph.D, mewakili pemerintah daerah, dalam sambutannya menyampaikan, dengan penandatangan NPHD tersebut, pihaknya berharap pelaksanan pilkada serentak dapat berjalan lancar tanpa ada gejolak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu ia menyerukan agar KPU, Bawaslu dan aparat kemananan, serta stake holder lainnya, untuk membangun sinergi yang baik, supaya Pilkada dapat berjalan sesuai dengan ritme dan agenda yang sudah ditetapkan. (ndi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here