Tanah Negara di Meninting Diduga Dicaplok Oknum Pengusaha

Mataram (suarantb.com) – Tanah negara seluas 5.599 meter persegi yang berada di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat diduga dicaplok oleh oknum pengusaha berinisial S.

Berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat setempat kepada Advokat Pembela Tanah Air (APTA) NTB, tanah yang sebelumnya berstatus sebagai tanah milik negara tersebut, kini telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2152 Desa Meninting Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat dengan nama pengusaha S.

Iklan

Direktur APTA Provinsi NTB, Ali Usman Ahim, SH, MH, menjelaskan bahwa hingga tahun 2013, tanah tersebut masih berstatus tanah negara sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 22 Desa Meninting Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat dan Sertifikat Hak Milik No. 23 Desa Meninting Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat. Namun, secara tiba-tiba, pada tahun 2014 tanah tersebut berubah menjadi Sertifikat Hak Milik.

Ali menjelaskan, jika merujuk pada ketentuan yang berlaku, maka tanah negara dapat berubah menjadi hak milik jika dikuasai terus menerus selama 30 tahun. Sedangkan dalam kasus tanah di Desa Meninting tersebut, diketahui jika tanah tersebut tidak dikuasai oleh pihak manapun setidaknya sejak tahun 1977.

“Jadi sangat aneh dan janggal kalau tiba-tiba tanah tersebut ada pihak yang mengklaim dan kemudian dibuatkan sertifikat hak milik atas nama tertentu, sedangkan pengusaha S ini baru menguasai kurang dari 10 tahun,” ujarnya.

APTA menduga, tanah tersebut diperkirakan memiliki nilai aset sebesar 13 miliar. Hingga saat ini, Ia mengaku pihaknya tengah berupaya meminta klarifikasi yang valid dan sah dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Lombok Barat terkait data-data perolehan atau peralihan hak atas tanah tersebut.

“Kami sudah membuat surat, kami akan segera membuat audiensi kepada BPN terutama meminta klarifikasi terkait sertifikat hak milik nomor 2152,” jelasnya.

Lanjut Ali Usman, APTA akan terus memonitor perkembangan dari kasus dugaan pencaplokan tanah ini. Terlebih, jika melihat dampak dari kasus ini, banyak masyarakat lokal yang harus terusir dari sumber mata pencaharian mereka.

“Salah satu penyebabnya, banyak aset tanah tanah negara yang sebelumnya menjadi ruang hidup bagi masyarakat setempat itu dicaplok oleh beberapa pihak dengan tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum,” katanya.

Terkait adanya dugaan keterlibatan BPN dalam kasus ini, Ali Usman mengatakan jika pihaknya belum berani memberikan pernyataan hingga APTA mendapat klarifikasi secara jelas dari BPN. “Kami akan menyimpulkan itu setelah melihat proses investigasi dan jawaban dari BPN Lobar terkait surat klarifikasi yang kami ajukan,” ungkapnya.

Selain kasus tanah di Desa Meninting ini, terdapat kasus-kasus lain yang dalam proses pengusutan oleh APTA. “Sudah ada beberapa kasus yang kami tangani, terutama kepada tanah – tanah terlantar. Jadi ada dua modus yang dilakukan para pengusaha ini, pertama mengambil sebagai hak milik jika tanah itu kecil, dan kalau besar akan di HGU kan ditelantarkan dalam jangka panjang,” katanya.

Ali Usman mengatakan, APTA sebagai salah satu instrumen yang mengawal penegakan kasus pencaplokan tanah di NTB, akan terus melakukan pengusutan terhadap dugaan pencaplokan tanah-tanah milik negara lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan. (hvy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here