Tamu Berkunjung Wajib Menginap di Mataram

Ketua AHM, Yono Sulistyo menjelaskan kondisi hotel-hotel di Mataram yang tergabung dalam AHM dalam rapat dengar pendapat di DPRD Kota Mataram, Selasa, 7 Juli 2020.(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) – Anggota Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., mendorog pemerintah membuat regulasi untuk ’’menyelamatkan’’ masa depan pariwisata Kota Mataram. Salah satunya mewajibkan tamu yang berkunjung ke Mataram agar menginap di hotel-hotel yang ada di Kota Mataram. Ini menyusul okupansi hotel di Mataram yang merosot tajam pada masa pandemi covid-19.

Dorongan ini disampaikan Nyayu dalam rapat dengar pendapat antara Banggar DPRD Kota Mataram dengan AHM (Asosiasi Hotel Mataram), Akademisi Dr. Prayitno Basuki, BPJS Ketenagakerjaan, Asisten II Setda Kota Mataram, Dispar Kota Mataram dan Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, Selasa, 7 Juli 2020. Untuk menggairahkan kembali hotel-hotel yang ada di Mataram, kata dia, harus ada peran dari pemerintah.

Iklan

Oleh karena itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Mataram mendorong lahirnya regulasi tersebut. Karena, cara ini terbukti cukup efektif untuk membantu hotel-hotel yang ada di daerah. Sekaligus akan menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sejumlah daerah di Indonesia seperti Yogyakarta dan Bali sudah memberlakukan aturan yang mewajibkan tamu yang berkunjung ke daerah itu agar menginap di sana.

‘’Jadi kalau kita berkunjung ke Yogyakarta kemudian menginapnya di tempat lain, itu akan dipersulit. SPPD tidak akan ditandatangani. Seharusnya kita di Mataram juga seperti itu,’’ tegasnya.

Apa yang disampaikan Nyayu ini sejalan dengan harapan AHM. Ketua AHM, Yono Sulistyo berharap Pemkot Mataram membuat regulasi bagaimana supaya tamu yang datang ke Mataram agar tidak menginap di daerah lain. Dia memberikan gambaran okupansi hotel di Mataram terus merosot. Pada bulan April okupansi hotel di bawah 10 persen. ‘’Bahkan di bawah 5 persen,’’ cetusnya.

  Pembongkaran Jembatan Penyeberangan di Sweta Tertunda

‘’Tapi kita tetap bayar listrik Rp700 ribu per bulan. Belum lagi membayar gaji karyawan,’’ keluhnya. Memasuki Bulan Mei, okupansi hotel mengalami pergerakan pada posisi 10 persen. Sedangkan pada Bulan Juni okupansi hotel sekitar 20 persen. Namun demikian, hotel-hotel di Mataram tetap merugi.

‘’Tapi prinsip kita pengusaha hotel ini, daripada rugi banyak, lebih baik rugi sedikit,’’ demikian Yono. AHM, kata dia, berkomitmen untuk tidak melakukan PHK karyawan. ‘’Kita sudah buat surat kesepakatan bersama. Karyawan yang kita rumahkanpun tetap kita berikan gaji,’’ imbuhnya.

Pada bagian lain, AHM berharap Pemkot Mataram mengeluarkan edaran terkait SOP menerima tamu di masa pandemi. ‘’Supaya ada acuan kita di hotel,’’ pungkasnya. (fit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here