Tampung Jagung dari Kawasan Hutan, NTB akan Cabut Izin Pabrik Pengeringan Jagung

Ilustrasi tanaman jagung (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB akan menindak tegas pabrik pengeringan jagung (corn dryer) yang menampung atau membeli jagung yang ditanam di kawasan hutan. Pemprov NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk memetakan kelompok tani di daerah masing-masing.

“Kita akan laksanakan direktif pimpinan (gubernur). Mencabut izin corn dryer yang menampung jagung dari kawasan hutan. Tapi tetap bersama Dinas Pertanian,” kata Kepala Dinas LHK NTB, Ir. Madani Mukarom, B.Sc.F., M.Si., dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 20 Januari 2021.

Iklan

Madani mengatakan, seluruh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yang berada di kabupaten/kota ditugaskan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Karena Dinas Pertanian kabupaten/kota yang mengetahui kelompok tani.

Bersama Dinas Pertanian Kabupaten/Kota akan dilakukan pendataan, darimana saja pabrik pengeringan jagung tersebut membeli jagung. Pabrik pengeringan jagung harus memiliki petani binaan dan dilarang keras menampung atau membeli jagung yang ditanam di kawasan hutan.

‘’Karena kadang-kadang penyuluhnya juga  tak tahu, padahal itu dari kawasan hutan. Kita belum tahu, benar ndak binaannya dari luar kawasan hutan,’’ tandasnya.

Keberadaan pabrik pengeringan jagung atau corn dryer disinyalir berkontribusi mempercepat laju kerusakan. Pasalnya, perusahaan yang mendirikan pabrik pengeringan jagung tersebut tidak memiliki lahan inti tanaman jagung. Sehingga, masyarakat bebas menanam jagung, termasuk dengan merambah hutan.

Gambaran degradasi hutan dan lahan di NTB terlihat dari meningkatnya lahan kritis. Dinas LHK NTB mencatat, luas kawasan hutan yang kritis sampai 2019 sebanyak 280.941 hektare. Angka ini meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 141.376 hektare.

Sedangkan lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan seluas 577.650 hektare. Lahan di luar kawasan hutan yang kritis meningkat dibandingkan 2013 lalu yang mencapai 437.270 hektare.

Salah satu penyebab meluasnya lahan kritis di dalam kawasan hutan. Antara lain, perambahan atau perladangan liar untuk tanaman semusim seperti padi, jagung, pisang dan lainnya. Kemudian, pembalakan liar atau illegal logging, pendudukan atau penguasaan kawasan hutan, kebakaran dan penggembalaan liar serta keterbatasan tenaga pengaman hutan, saat ini rasionya satu petugas mengamankan 1.600 hektare hutan.

Sedangkan penyebab lahan kritis di luar kawasan hutan, seperti konversi kebun menjadi ladang terbuka. Kemudian pembukaan lahan dengan pembakaran, perubahan tradisi pola tanam tumpangsari menjadi monokultur.

Selain itu, penyempitan dan pendangkalan sungai karena sedimentasi dan sampah. Serta, keterbatasan penyuluh, saat ini rasionya satu penyuluh berbanding 5 desa.

Dari ratusan hektare lahan kritis di NTB,  seluas 96.238,24 hektare merupakan lahan hutan yang benar-benar gundul. Dengan rincian, Lombok Barat 12.330 hektare, Lombok Tengah 6.686 hektare, Lombok Utara 4.299 hektare, Lombok Timur 9.002 hektare, Sumbawa Barat 53 hektare, Sumbawa 30.291 hektare, Dompu 16.690 hektare, Bima 15.790 hektare dan Kota Bima 1.093 hektare. (nas)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional