Tambang Pasir Marak di Sepanjang Sungai Kota Bima

Aktivitas penambangan pasir sungai atau galian C yang diduga ilegal di wilayah sungai Kecamatan Rasanae Timur pada Minggu, 29 Agustus 2021.(Suara NTB/Uki)

Kota Bima (Suara NTB) – Aktivitas penambangan pasir sungai yang diduga ilegal marak terjadi di wilayah Kota Bima. Salah satunya sepanjang sungai di Kelurahan Lampe, Kodo hingga Oi Mbo Kecamatan Rasanae Timur.

Pantauan Suara NTB, pada Minggu, 29 Agustus 2021, ditemukan aktivitas penambangan pasir sungai yang dilakukan sekelompok warga. Padahal ada plat larangan aktivitas penambangan dan menggali batu serta pasir sepanjang aliran sungai.

Iklan

Informasinya, aktivitas penambangan pasir sepanjang aliran sungai tersebut terjadi setiap hari. Bahkan, belasan truk pasir lalu lalang mengambil material pasir dan batu di sungai.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima, Syarif Rustaman mengaku pihaknya akan segera turun lapangan untuk menelusuri aktivitas penambangan pasir sungai tersebut. “Biar tidak salah persepsi untuk kejelasan kegiatan penambangan pasir ini, kami akan segera kroscek ke lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ia mengaku, ada pihak yang bisa atau legal melakukan aktivitas penambangan pasir di sungai tersebut, yakni PT. Tukad Mas. Sementara diluar itu, dinyatakan ilegal. “Hanya PT Tukad MAS saja, karena hanya perusahaan itu yang mengantongi izin atau legal. Di luar itu ilegal,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika nanti aktivitas penambangan ditemukan menyalahi aturan atau melanggar peraturan yang ada, pihaknya akan meminta aparat Satuan Pol PP untuk menertibkan hingga menindak tegas. “Kami akan segera komunikasikan ke OPD teknis terkait. Termasuk Lurah apakah aktivitas tersebut menyalahi aturan atau tidak,” ujarnya.

Rustam menambahkan berdasarkan UU Cipta Kerja nomor 11, penambangan pasir sungai masuk pertambangan galian C. Pihak berwenang yang memberikan izin yakni Pemerintah Pusat. Sementara Pemerintah daerah hanya memproses atau izin usaha. “Dari galian A, B dan C, pihak berwenang mengeluarkan izin Pemerintah Pusat. Pemda melalui DLH hanya memberikan rekomendasi kajian lingkungan seperti SPPL, UPL-UKL atau AMDAL,” pungkasnya. (uki)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional