Tambang Emas Prabu, Bupati Loteng : Harus Ditutup Segera

Praya (Suara NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akhirnya bereaksi terkait masih adanya aktivitas tambang emas di wilayah Gunung Prabu Desa Prabu Pujut. Pemkab Loteng berkomitmen segera melakukan tindakan tegas dengan menutup tambang emas ilegal, karena menyalahi aturan yang ada.

 

Iklan

“Tidak ada jalan untuk membolehkan aktivitas ini (tambang emas Prabu). Dan, memang tidak pernah izin. Jadi harus ditutup segera,” tegas Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, kepada wartawan usai melepas kontingen Loteng yang bertanding di Porprov NTB, Jumat, 7 Desember 2018.

 

Bupati menjelaskan, jika dampak tambang emas ilegal menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga pihaknya berjanji untuk lebih komprehensif lagi melakukan penanganan, terlepas dari kewenangan yang ada. Apalagi, persoalan tambang kewenangannya ada di tangan pemerintah provinsi.

 

Namun sebagai penguasa wilayah, Pemkab Loteng juga berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak sampai dibiarkan berlarut-larut, karena masyarakat dan daerah yang bakal menanggung dampaknya. “Soal tambang emas ilegal di gunung Prabu ini segera akan kita sikapi. Dan, mungkin tanpa harus menunggu sikap dari provinsi,” tegasnya.

 

Sampai sejauh ini, lanjut Suhaili, memang belum ada koordinasi khusus dengan pemerintah provinsi terkait soal tambang tersebut. Tapi yang jelas diminta atau tidak, soal tambang emas ilegal harus ditindak tegas demi kebaikan semua pihak, sekarang dan masa yang akan datang.

 

Disinggung sola potensi konflik yang bisa saja muncul jika kemudian pemerintah daerah mengambil sikap tegas, Suhaili mengatakan di semua kebijakan pasti ada risikonya. Termasuk soal rencana menutup paksa tambang emas tersebut. Tapi bagaimana juga itu harus dilakukan. Jika tidak, persoalannya tidak bisa selesai.

 

Dalam hal ini, pihaknya tidak ingin dampak yang jauh lebih besar dirasakan jika tambang emas tersebut tidak ditutup. Sementara tambang emas ilegal ini, ujarnya, hanya segelintir orang saja yang merasakan manfaatnya. “Kan dampaknya akan lebih besar kalau tidak ditutup. Sehingga lebih baik kita tutup. Kendati harus mengorban kepentingan beberapa pihak saja,” tegasnya.

 

Diakuinya, upaya penutupan agak dilematis, karena di satu sisi, tambang tersebut menjadi salah satu sumber pemasukan bagi masyarakat sekitar. Tapi di sisi lain, aktivitas tambang bisa memberikan efek buruk bagi sektor lainnya, terutama sektor pariwisata. Sementara banyak orang yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Bahkan pemerintah daerah menempatkan sektor pariwisata, sebagai program unggulan dan diharapkan bisa mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. “Harus ada pilihan. Dengan memprioritaskan kepentingan yang jauh lebih besar. Di atas kepentingan kelompok tertentu saja,” terangnya. (kir)