Tambahan Penyertaan Modal GNE Ditolak Sejumlah Fraksi

Ilustrasi PT GNE. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah fraksi di DPRD NTB menolak pembahasan Raperda tentang perubahan penyertaan modal PT. Gerbang NTB Emas menjadi Rp80 miliar. Sementara itu, Pemprov NTB dan manajemen PT. GNE mengatakan tambahan penyertaan modal merupakan perintah UU.

Juru Bicara Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB,  H. Junaidi Arif menjelaskan alasan penolakan pembahasan Raperda Perubahan Penyertaan Modal PT. GNE. Pertama, gubernur diminta memberikan laporan secara rinci terkait kegiatan operasional atau perkembangan usaha PT.GNE dengan modal dasar awal yang telah diberikan. Selain itu, gubernur diminta melakukan audit khusus terhadap PT. GNE.

Iklan

“Kami melihat sepintas laporan keuangan khususnya belanja pegawai tidak rasional. Belanja pegawai tersebut kurang memberikan kontribusi nyata pada perusahaan. Oleh karena itu kami menyarankan dilakukan audit khusus oleh BPK,” kata Junaidi saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTB, Senin, 9 Maret 2020.

Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan Raperda tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya di Pansus. Ia menjelaskan penambahan penyertaan modal PT. GNE merupakan perintah UU.

“Masih berpeluang berlanjut. Perda ini ada beberapa pasal. Apakah terkait dengan penambahan modalnya. Makanya kita akan dalami dalam pembahasan bersama Pansus,” jelasnya.

Ruslan menjelaskan Pemprov mengajukan perubahan Perda Penyertaan Modal PT. GNE karena perintah UU. Ada yang sudah tak sesuai lagi dalam Perda sebelumnya dengan aturan yang berlaku saat ini, sehingga dilakukan perubahan.

Dalam pembahasan selanjutnya dengan legislatif, Pemprov akan meyakinkan masing-masing fraksi. Apa yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pemandangan umumnya akan dijelaskan oleh eksekutif dalam pembahasan selanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT. GNE, Samsul Hadi menjelaskan Raperda Perubahan Penyertaan Modal PT. GNE adalah sebuah keharusan. Karena dalam Perda Penyertaan Modal yang pertama, sudah dipenuhi penyertaan modal untuk PT. GNE sebesar Rp20 miliar. Penyertaan modal itu berupa aset dan modal segar dari Pemprov NTB sejak 2005 hingga 2015.

“Berikutnya, perlu ada Perda Penyertaan Modal baru. Ketika Pemprov mau men-support BUMD kita. Untuk itu perlu disusun Perda Penyertaan Modalnya. Dalam Perda Perubahan Penyertaan Modal yang kita ajukan itu memang diajukan sekitar Rp80 miliar,” sebut Samsul.

Dari penyertaan modal sebesar Rp80 miliar tersebut, saat ini sudah dipenuhi dalam penyertaan modal Pemprov sebelumnya dari 2005-2015 sebesar Rp20 miliar. Sisanya, sekitar Rp60 miliar diharapkan dapat dipenuhi melalui penetapan Perda Perubahan Penyertaan Modal PT. GNE yang sedang dibahas Pemprov bersama DPRD NTB.

Samsul mengatakan tambahan penyertaan modal sebesar Rp60 miliar itu tak mesti dipenuhi sekaligus tetapi bisa bertahap. Seperti penyertaan modal pertama sebesar Rp20 miliar, dipenuhi oleh Pemda sekitar 10 tahun.

Samsul menjelaskan tambahan penyertaan modal itu dibutuhkan  untuk pengembangan bisnis yang eksisting dan pengembangan rencana bisnis yang baru. Dengan memiliki penyertaan modal yang lebih besar, diharapkan PT. GNE lebih leluasa dalam pengembangan bisnisnya.

“Kalau cuma Rp20 miliar (penyertaan modal). Kategorinya perusahaan menengah ke bawah. Sementara kompetitor kita ke depan makin besar. Ketika ingin berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, maka tentu harus kita tingkatkan modal dasarnya,” katanya.

Samsul menjelaskan PT. GNE merupakan satu-satunya BUMD di luar BUMD yang bergerak di bidang keuangan diharapkan sebagai penyumbang PAD yang besar. Selama 8 bulan memimpin PT.GNE, kata Samsul, pihaknya telah melakukan perbaikan internal dan manajemen keuangan.

“Kemudian meningkatkan kapasitas produksi dan kapasitas penunjang produksi. Dan memperluas jaringan kerjasama dengan pihak ketiga dan diversifikasi bisnis.Diversifikasi bisnis kita ambil banyak sekali,” tuturnya.

Ia memastikan kontribusi PT. GNE ke depan akan semakin besar. Bahkan, kata Samsul, hal itu sudah menjadi komitmennya ketika diberikan amanah menjadi Direktur Utama. “Kalau saya tak bisa memberikan PAD yang besar kepada daerah dan menyukseskan program-program pemerintah daerah, saya mengundurkan diri,” katanya. (nas)