Tambahan Dana Transfer untuk NTB di Bawah 10 Persen

Kepala BPKAD NTB, H. Supran (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Dana transfer dari pemerintah pusat untuk Pemprov NTB tahun 2019 mendatang tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun menjadi daerah terdampak bencana, tambahan dana transfer pusat untuk Pemprov berada di bawah 10 persen.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Drs. H. Supran, MM mengatakan bahwa memang terjadi peningkatan dana transfer untuk Pemprov NTB pada APBN 2019.  Beberapa komponen dana transfer pusat untuk Pemprov NTB, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, DAK fisik dan Dana Insentif Daerah (DID).

Iklan

Tetapi peningkatannya tak seperti yang diharapkan. Dengan kejadian bencana beberapa waktu lalu, Pemprov sebenarnya mengharapkan peningkatan dana transfer dapat mencapai 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

‘’Harapannya  minimal ada kenaikan 10 persen. Karena DAU (Dana Alokasi Umum), walaupun naik, itu belanja pegawai,’’ katanya dikonfirmasi di Mataram, Jumat, 2 November 2018 siang.

Supran menyebutkan, DID yang diperoleh Pemprov pada 2019 mendatang sebesar Rp36 miliar. Terjadi kenaikan sebesar Rp9 miliar dibandingkan 2018 yang diperoleh sebesar Rp27 miliar dari 11 indiktor untuk memperoleh DID, tiga indikator dipenuhi.

Pertama, indikator kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah Rp13,96 miliar, indikator kesejahteraan rakyat Rp12,13 miliar dan indikator  pelayanan dasar publik bidang pendidikan Rp10,25 miliar.

‘’Ada delapan indikator yang belum dapat insentif. Ini penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan bersama kementerian terkait,’’ jelas Supran.

Ia mengatakan secara nasional, NTB masuk lima besar dengan perolehan DID terbesar. Provinsi yang paling banyak memperoleh DID adalah Bali sebesar Rp68 miliar. Sedangkan provinsi yang paling sedikit mendapatkan DID adalah Sulawesi Tenggara sebesar Rp12 miliar.

Untuk kabupaten/kota, Bima memperoleh DID sebesar Rp12,2 miliar, Dompu Rp24,3 miliar, Lombok Barat Rp 22,3 miliar, Lombok Tengah Rp 14,28 miliar, Lombok Timur  Rp9,47 miliar.

Sumbawa Rp23,41 miliar, Kota Mataram Rp32,995 miliar, Kota Bima Rp 13,53 miliar, Sumbawa Barat Rp27,8 miliar dan Lombok Utara Rp29,77 miliar. Serta Kabupaten Bima, Rp 12,2 miliar.

Untuk DBH, Supran menyebutkan pada 2019 Pemprov mendapatkan sebesar Rp 357 miliar. Tahun 2018, DBH yang diperoleh Pemprov sebesar Rp 325 miliar. Artinya, ada kenaikan sebesar Rp31 miliar lebih atau 9,55 persen.

Sedangkan DAU naik sebesar 2,95 persen. Tahun depan DAU yang diperoleh Pemprov sebesar Rp1,583 triliun. Pada 2018, Pemprov mendapatkan DAU sebesar Rp 1,53  triliun. Artinya ada kenaikan. ‘’Tapi itu sebagain besar untuk gaji,’’ jelasnya.

Sementara untuk DAK, Supran mengatakan masih sedang dilakukan penghitungan. Namun ia memastikan terjadi kenaikan DAK meskipun tak besar. ‘’Ini pagu indikatif, tinggal menunggu peraturan Menteri Keuangan. Mudah-mudahan ada kenaikan,’’ harapnya. (nas)