Takut Dipecat Kades Terpilih, Bupati Lobar Kewalahan Terima Pengaduan Perangkat Desa

Bupati Lobar,  H.  Fauzan Khalid (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid mengaku kewalahan menerima tamu dari perangkat desa yang bertamu ke pendopo. Kedatangan mereka menyampaikan kekhawatiran dan ketakutan mereka akan dipecat oleh kades terpilih. Untuk itu, Bupati meminta agar hal ini diantisipasi oleh jajarannya dengan membuat surat edaran (SE) ke semua desa. Bila perlu kata dia dimasukkan dalam Perbup agar lebih diketatkan lagi terkait pemberhentian aparatur desa. sebab dikhawatirkan hal ini justru menjadi potensi konflik.

Fauzan mengatakan terkait pelantikan kades diharapkan bisa dilaksanakan awal Februari. Artinya lebih maju dari jadwal semula tanggal 28 Februari. Terkait adanya kades yang masa jabatannya sampai Maret-April, kalau bisa diajak komunikasi untuk ditarik jabatannya. Kalaupun tidak bisa kata dia, tidak masalah. Sebab bisa disiasati  dengan melakukan pelantikan bertahap. Artinya pelantikan dibagi dua. Sebab ia mengaku yakin kalau kades sudah dilantik, maka gejolak tidak terjadi.

Iklan

Selain itu, kata dia, jika perangkat desa seperti Kaur Keuangan yang sudah dilatih diganti, maka perlu dilatih lagi perangkat yang baru. Hal ini justru menjadi persoalan baru lagi.  Ia menambahkan, pelaksanaan pilkades berjalan lancar, namun masih menyisakan sengketa di beberapa desa.

Beberapa desa yang calonnya kalah mengajukan pemekaran, namun tidak serta merta ditindaklanjuti sebab jangan sampai pemekaran semakin marak hanya gara-gara kalah pilkades. ‘’Seperti kasus di Badrain Narmada. Awalnya calon kades kalah di Desa Sembung menuntut pemekaran, sehingga jadilah Desa Badrain,’’ ujarnya.

Sebelumnya, para kades terpilih meminta agar jadwal pelantikan dipercepat. Mereka mendesak pelantikan yang dilaksanakan secara serentak tersebut dipercepat akhir Januari atau paling lambat awal bulan depan, dari jadwal yang disusun pemda pelantikan direncanakan tanggal 28 Februari. Permintaan percepatan pelantikan Kades terpilih ini agar kades bisa ikut menyusun RPJMdes, RKPdes. Di samping itu masa jabatan pelaksana tugas (Plt) dinilai terlalu lama. (her)