Takaran Kurang, Warga Kembalikan Bantuan JPS

0
Para pekerja mengatur paket JPS yang akan didistribusikan ke kelurahan pada Jumat, 17 Juli 2020. Bantuan sembako diprotes dan dikembalikan oleh warga karena kekurangan takaran. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Warga Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan mengembalikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) dari Pemkot Mataram. Pasalnya, barang diterima warga kurang takaran.

Kekurangan takaran itu ditemukan pada gula pasir. Pihak Kelurahan, kata Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura ditemui di ruang kerjanya, Senin, 20 Juli 2020 telah mengajukan pengembalian ke Dinas Sosial. Dinsos telah meminta rekanan mengganti barang yang diprotes oleh warga. “Kita sudah minta diganti. Dan, langsung diganti hari itu juga,” kata Mahmuddin.

IKLAN

Sebenarnya kekurangan takaran tersebut dinilai masih batas kewajaran atau ditolerir oleh tim asistensi. Akan tetapi, masyarakat tidak mau menerima meskipun kekurangan takaran sedikit.

Mahmuddin menambahkan, bantuan JPS untuk bulan April totalnya 12.575 paket telah didistribusikan ke penerima. Sebelum disalurkan, tim asistensi yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengecek ke empat rekanan.

Diakui, beberapa temuan sebelum barang didistribusikan ke kelurahan. Seperti, abon dan kerupuk tidak berlabel serta memiliki masa kedaluwarsa. Rekanan sudah mengganti produk tersebut. “Kita menolak kalau ada barang yang tidak ada label. Itu sudah diganti oleh rekanan. Tapi bisa saya katakan 99 persen sudah memenuhi syarat,” terangnya.

Mahmuddin menambahkan, penerima JPS sejumlah 32.548 untuk bulan April telah rampung. Khusus tambahan 6.197 paket mendapatkan paket sama. Masukan dari Kepolisian bahwa paket bantuan disamakan karena dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Pendistribusian JPS bulan Mei, pejabat pembuat komitmen sedang menyusun perencanaan. Dijadwalkan, bantuan akan disalurkan sebelum Hari Raya Idul Adha. Mahmuddin menegaskan, permintaan Pansus DPRD Kota Mataram mengakomodir pelaku usaha kecil menengah akan dieksekusi pada penyaluran di bulan Mei. Tim asistensi akan mengurangi volume.

“Misalnya biskuit sudah ditiadakan diganti dengan kue kering. Sabun yang sebelumnya enam jadi tiga. Gula 1 kg kita kurangi setengah kilo,” jelasnya.

Mahmuddin menegaskan, pihaknya tidak akan PHP Pansus DPRD Kota Mataram. Pendistribusian JPS di bulan Mei dan Juni lebih banyak melibatkan UMKM. Rekanan diberikan keleluasaan mencari dan berhubungan langsung ke UMKM. Pihaknya tidak akan mengintervensi, apalagi mengatur harga. (cem)