Tak Terima Hasil Pilkades, Warga Enam Desa Mengadu ke DPRD Loteng

MENGADU - Sejumlah perwakilan warga mengadu ke DPRD Loteng terkait pelaksanaan pilkades, Senin,  29 Oktober 2018. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Polemik terkait pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) terus bergulir. Selain melayangkan gugatan atau keberatan ke tim penyelesaian sengketa pilkades di kabupaten, Senin(29/10), warga dari sejumlah desa yang tidak puas dengan pelaksanaan pilkades juga mengadu ke DPRD Loteng.

Mereka berasal dari Desa Selebung Rembiga, Janapria dan Labulia. Kemudian ada juga warga Desa Bangka dan Janapria serta Desa Langko. “Tadi perwakilan warga dari sejumlah desa di Loteng yang menggelar pilkades sudah melayangkan pengaduan ke DPRD Loteng,” aku anggota Komisi IV DPRD Loteng, H. Ahmad Supli, S.H., kepada Suara NTB.

Iklan

Pengaduan yang disampaikan rata-rata terkait dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan pilkades dan beberapa dugaan terkait keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik di pilkades termasuk perangkat desa. Ditambah pengaduan soal banyaknya suara batal, akibat adanya coblos simetris.

“Hampir semua pengaduan yang masuk itu mempersoalkan masalah surat suara yang tercoblos dua kali karena kesalahan proses pelipatan. Yang oleh panitia desa dinyatakan tidak sah,” ujarnya. Padahal jika merujuk pada aturan yang ada, surat suara yang tercoblos seperti itu dinyatakan sah. Dan, di beberapa desa surat suara yang seperti itu memang dinyatakan sah.

Untuk itu, ia cukup menyayangkan statemen pemerintah daerah yang terlalu cepat menyatakan kalau surat suara seperti itu tidak sah tanpa melalui mekanisme kajian dan telaahan terlebih dahulu. “Seharusnya dikaji dulu persoalannya. Baru keluarkan statemen,” kritiknya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera menyikapi persoalan tersebut dan tidak dibiarkan terlalu lama tanpa ada penyelesaian, karena dikhawatirkan bisa memicu persoalan yang lebih luas lagi di tengah masyarakat. “Ini ada pengaduan, jadi segera disikapi. Jangan dibiarkan tanpa ada penyelesaian yang jelas,” tegas Supli.

Masyarakat dalam hal ini juga hendaknya bisa menahan diri, lanjut politisi asal PKS ini dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu stabilitas keamanan maupun pemerintah di desa. Karena masyarakat yang lain juga tetap butuh pelayanan.

“Silahkan masyarakat menempuh jalur yang ada. Dengan melayangkan pengaduan, keberatan maupun gugatan melalui tahapan yang sudah diatur dalam perda. Jangan melakukan tindakan di luar kewajaran. Karena itu bisa merugikan masyarakat itu sendiri,”  ujarnya mengingatkan.

Sementara itu, perwakilan warga Desa Bakan, Abdul Kadir Jaelani, mengatakan dalam proses pelaksanaan pilkades di desa cukup banyak dugaan pelanggaran yang terjadi. Apakah itu yang dilakukan oleh panitia desa maupun oleh petugas pemungutan suara. Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah bersama DPRD Loteng, turun ke lapangan. “Bagi kami kalah menang bukan soal. Tapi banyak sekali dugaan pelanggaran yang terjadi. Sehingga wajar warga mengadu,” sebutnya. (kir)