Tak Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Pelaku Usaha Diancam Sanksi Pidana

Mohammad Iqbal. (Suara NTB/why)

PUSAT pertokoan, perbelanjaan dan keramaian makin diminati masyarakat sepekan terakhir jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Protokol kesehatan Covid-19 menjadi perhatian. Sanksi administratif saja belum cukup. Tapi juga ada sanksi pidana bagi pelanggarnya. Khususnya pada pelaku usaha.

‘’Jangan segan memberi sanksi. Bahkan menutup usaha kalau mereka melanggar. Saya minta itu ditutup saja,’’ tegas Kapolda NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal Rabu, 5 Mei 2021 menanggapi potensi penularan kasus Covid-19 jelang hari besar keagamaan ini.

Iklan

Pihaknya pun dapat menggunakan instrumen hukum KUHP untuk menjerat pidana barang siapa yang menyebabkan kerumunan sehingga memudahkan penyebaran wabah. Seperti dalam pasal 212, 214, 218, dan 216 KUHP.

Kemudian pada undang-undang khusus, yakni pasal 14 ayat (1) UU RI No 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Serta pasal 93 UU RI No6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pidananya masing-masing paling lama satu tahun.

‘’Jangan main-main dengan protokol kesehatan kepada siapapun yang hanya berorientasi keuntungan tanpa mempedulikan keselamatan. Maka orang yang bertanggung jawab atau pemiliknya akan diproses hukum,’’ ujar Iqbal.

Kapolda mengantisipasi terjadi peningkatan kasus positif Covid-19 klaster Lebaran. Ledakan kasus dicegah dengan penerapan kebijakan yang tepat. Diikuti dengan ketegasan penegakan aturannya. ‘’Tidak ada tebang pilih. Kita pidanakan. Pelaku usaha ini sudah kita tegur,’’sebutnya.

Sementara dalam hal sanksi administrasinya sudah diatur dalam Perda NTB No7/2020. Pelaku usaha bisa didenda Rp400 ribu juga ancaman penutupan sementara tempat usaha. Apabila melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Pengelola tempat usaha harus memastikan pengunjung memakai masker, menyiapkan tempat cuci tangan dan membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional