Tak Responsif Tangani Aduan ‘’NTB Care’’, Wagub Peringatkan Dinas PUPR dan Perkim

Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd memperingatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB. Wagub meminta kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu responsif menindaklanjuti aduan masyarakat lewat aplikasi NTB Care.

‘’Saya ingatkan Dinas PUPR yang belum merespons keluhan masyarakat,’’  Wagub memberi peringatan kepada ke dua dinas itu, Selasa, 6 November 2018 di Kantor Gubernur NTB.

Iklan

Wagub mengatakan, sejak program NTB Care diluncurkan belum lama ini, memang ada OPD yang responsnya cepat. Tapi juga ada OPD yang responsnya lambat. Orang nomor dua di NTB ini mengatakan, hal ini akan menjadi bahan penilaian gubernur dan wakil gubernur terhadap pimpinan OPD bersangkutan.

‘’Salah satu penilaian dari kami. Ini ada beberapa PR Dinas PUPR dan Dinas Perkim. Masalah air bersih, jalan dan perbaikan rumah pascagempa. Itu yang belum direspons,’’ tegasnya.

Dalam acara yang bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur itu, Wagub lantas menanyakan apakah ada Kepala Dinas PUPR atau pejabat yang mewakili. Tak ada satupun pejabat dari Dinas PUPR yang hadir.

Wagub lantas meminta setiap ada rapat koordinasi, harus ada absensi Kepala OPD. ‘’Itu PR yang belum diselesaikan dari OPD terkait. Dan saya minta juga kehadiran tiap acara, ada absennya. Biar kita tahu OPD mana yang hadir dan tidak hadir dalam setiap acara-acara yang kita adakan. Karena setiap acara berkaitan,’’ tandasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR NTB, Ir. H. Syahdan, MM yang dikonfirmasi mengatakan setiap aduan yang masuk ke NTB Care kaitan dengan bidang ke-PU-an, langsung ditindaklanjuti. Namun terkadang keluhan masyarakat seperti jalan yang rusak, bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Sehingga dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penanganannya. Ia mencontohkan seperti keluhan mengenai kondisi infrastruktur jalan di Sumbawa, merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. ‘’Kita koordinasikan dengan kabupaten,’’ tandasnya. (nas)