Tak Pernah Digaji, Puluhan Perawat Mengadu ke DPRD Dompu

Dompu (Suara NTB) – Bertahun-tahun lamanya perawat honorer tak pernah menerima gaji dari instansi tempatnya mengabdi. Mereka tersebar di berbagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) se- Kabupaten Dompu. Parahnya, mereka diminta menandatangani surat peryataan untuk tidak menuntut haknya.

Tak terima dengan kondisi tersebut, mereka yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) lantas mengadukan persoalan ini ke DPRD Dompu.

Iklan

Ketua GNPHI Dompu, Nanang Susilo mengatakan, kedatangan pihaknya ke gedung legislatif tersebut tidak lain untuk mempertanyakan nasib kesejahteraan perawat yang tidak pernah digaji, bahkan diantara mereka ada yang sudah 13 tahun bekerja namun tidak pernah mendapatkan haknya.

“Sudah bertahun-tahun kita tidak pernah digaji, bahkan ada yang sampai 13 tahun itu tidak digaji, kami juga tidak tahu alasannya,” kata dia kepada Suara NTB usai dengar pendapat bersama anggota DPRD Dompu, Rabu, 9 Mei 2018.

Ia menegaskan, sekitar 70 perawat yang meradang tak pernah menerima gaji ini sudah mengantongi SK honor daerah yang diterbitkan tahun 2016 lalu, belum termasuk perawat yang mengabdi secara sukarela. Dalam penerbitan SK itu mereka terkesan dipaksa mendatangani surat pernyataan untuk tidak menuntut upahnya.

Dengan dasar pernyataan tersebut, gaji perawat dialihkan ke dana kapitasi yang sebetulnya menjadi hak mereka atas jasa yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan program. “Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan SK Honda, yang kami tahu SK Honda dianggarkan lewat APBD kok disamakan dengan dana kapitasi,” sesalnya.

Ketua Komisi III DPRD Dompu, Ikwahyudin AK menanggapi tuntutan puluhan perawat honorer dan sukarela tersebut pada prinsipnya mempertanyakan kembali alokasi anggaran untuk menggaji para perawat ini. Sebab, faktanya, dewan tetap menganggarkannya tiap tahun.

Namun demikian, untuk memastikan dan memperjelas persoalan ini pihaknya berencana mempertemukan perawat dengan pihak terkait tempatnya mengabdi. Sehingga, persoalan kesejahteraan perawat bisa menemukan langkah penyelesaiannya.
“Nanti akan kita duduk bersama GNPHI dengan dinas kesehatan dan pihak terkait lainnya untuk memcahkan pesoalan ini,” pungkasnya. (jun)