Tak Pernah Capai Target, PAD Taman Narmada Jadi Sorotan

Giri Menang (Suara NTB) – Harga tiket masuk (HTM) ke Taman Narmada khusus pengunjung wisatawan asing resmi dinaikkan. Kenaikannya pun sangat tinggi mencapai 50 ribu atau 300 persen lebih dari tarif awal Rp15 ribu. Sedangkan untuk pengunjung lokal, harga tiket masuknya tetap Rp10 ribu per orang.

Kenaikan harga tiket inipun mengundang sorotan, sebab seharusnya kenaikan HTM ini dibarengi dengan peningkatan pelayanan, fasilitas, wahana dan pementasan budaya di taman tersebut. Lebih-lebih dari sisi setoran PAD dari Taman Narmada mengundang tanya karena tak pernah mencapai target. Tahun lalu dari target Rp300 juta, hanya dicapai 90 persen.

“Kami menyayangkan apa yang dilakukan pihak manajemen (PT Tripat) kaitan dengan kenaikan HTM Bagi wisatawan mancanegara kalaupun ini menjadi penyebab akan turunnya jumlah wisatawan,” kritik Anggota DPRD Lobar, Dapil Narmada Lingsar, Hendra Harianto Senin kemarin.

Menurut politisi PKB ini, seharusnya pihak managemen lebih berhati-hati dan membaca situasi kondisi geliat kepariwisataan Daerah. Jangan sampai akibat kenaikan tiket masuk justru menjadi penghambat jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Narmada.

Menurutnya ketika pihak pengelola mau menaikkan harga tiket, tentu diikuti dengan peningkatan pelayanan, fasilitas dan wahana yang ada. Bahkan bila perlu lanjut dia ada pertunjukan Budaya, seperti pementasan gendang beleq, presean dan kegiatan budaya lain di taman Narmada. Karena konsep di Taman Narmada itu adalah budaya dan sejarah.

“Bukan menawarkan yang sudah ada dan monoton,”tegas dia. Sebagai contoh di Candi Borobudur dan Prambanan tidak di permasalahkan biaya masuknya tinggi oleh pengunjung karena ada pagelaran dan pertunjukan.”Dan kami yakin jika ini dilakukan akan berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata daerah dan PAD,” tegas dia.

Dirut PT. Tripat, H. Poniman mengaku, kenaikan harga tiket masuk mulai diberlakukan awal tahun ini. “Untuk tiket wisatawan asing saja yang naik. Dari Rp15 ribu menjadi Rp50 ribu per orang. Kalau pengunjung lokal tetap Rp10 ribu,” jelas Poniman.

Dijelaskan, kenaikan harga tiket memang drastis. Kenaikan harga tiket ini sudah lama ditinjau, setelah ada perbandingan dengan di daerah lain. Dibanding di daerah lain, justru tiket masuknya jauh lebih tinggi. Dan tiket masuk di Taman Narmada jauh lebih murah.

Kenapa wisatawan asing yang dinaikkan? Menurut dia karena pengunjung dari wisatawan asing sedikit ke Taman Narmada, disamping memang harga paling tidak lebih tinggi dengan pengunjung lokal.

Kenaikan tarif ini juga untuk memperhatikan para pramuwisata atau guide agar lebih banyak berkunjung ke ke Taman Narmada. Termasuk untuk menyiapkan dan membenahi pelayanan yang dianggap kurang. Terkait kenaikan harga tiket yang dianggap tak sebanding dengan PAD? Menurut tentu diupayakan akan lebih maksimal pemasukan ke daerah. Kata dia, yang namanya usaha jasa tergantung pengunjung. Kalau lagi ramai tentu pemasukan akan banyak, sebaliknya kalau kondisi pengunjung sepi maka pendapatan juga kecil. “Kita bukan menjual barang pabrikan,” jelas dia.

Lebih jauh kata dia, berdasarkan kontraknya dengan Pemda target pad yang dibebankan dari Taman Narmada mencapai Rp300 juta. Dari target ini tidak mampu mencapai 100 persen, sebab sekitar 80 persen lebih bisa dicapai tahun lalu. Untuk target tahun ini pun sama, diupayakan akan bisa dicapai 100 persen. “Lebih kurang capaian PAD-nya 90 persen lebih dari target 300 juta,”jelas dia.

Namun yang perlu diketahui kata dia, khusus di Taman Narmada Pemda diwajibkan melestarikan dan memelihara cagar budaya. Bukan sebaliknya mengomersialkan semata. Untuk biaya pelestarian inilah, kata dia, yang nomor satu diupayakan oleh Tripat dari pendapatan Taman Narmada. Sehingga pihaknya tidak pernah meminta biaya pemeliharaan cagar budaya tersebut dari Pemda.

Kelebihan dari biaya pemeliharaan inilah yang disetorkan ke daerah. Ia menegaskan, dalam mencari uang atau PAD, pihaknya tidak mengharapkan dan bergantung dari APBD. Berbeda dengan OPD, menghasilkan PAD justru menggunakan APBD. “Kami cari uang tanpa membebani serupiah pun dari APBD. Beda dengan OPD, cari PAD dengan memakai APBD,” tegas dia. (her)