Tak Patuhi Imbauan Pemerintah, Masyarakat di Lobar Terancam Sanksi Tegas

Bupati Lobar H. Fauzan Khalid dan Ketua DPRD serta Sekda bersama tim gugus tugas saat rapat penanganan covid-19 di Posko Utama Bencingah Kantor Bupati, Rabu, 29 April 2020. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Melonjaknya korban Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) di mana kasus positif mencapai 35 orang dan hasil tes cepat 102 warga klaster Gowa serta Bogor reaktif. Hal ini membuat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lobar terus melakukan berbagai upaya sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 lebih luas. Salah satunya dengan terus berupaya melakukan pembatasan kegiatan sosial dengan melibatkan 25 penyidik kepolisian. Masyarakat yang masih pagah atau bandel tak mematuhi imbauan pemerintah bakal ditindak tegas dan disanksi hukum.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Lobar Dr. H. Baehaqi, Rabu, 29 April 2020 mengatakan, sudah ada keputusan bersama yang ditandantangani oleh Bupati, Ketua DPRD, Dandim 1606/Lobar, Kapolresta Mataram, Kapolres Lobar, Kepala Kemenag Lobar dan Ketua MUI Lobar. Surat keputusan bersama ini, jelas dia, sebagai salah satu upaya tim gugus dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Sebab Tim Gugus ini dibagi menjadi tim pencegahan dan penanganan.

Iklan

Langkah semacam ini, tambahnya, cukup penting, mengingat saat ini ada 35 kasus positif di Lobar ditambah lagi dari hasil tes cepat 557 orang, terdapat 102 yang reaktif. “102 ini 93 alumni Gowa dan dua orang klaster Bogor,” ujar sekda.

Kapolres Lobar AKBP Bagus Satriyo Wibowo menegaskan, pembatasan kegiatan sosial pihaknya melibatkan 25 orang penyidik. “Gugus Tugas Lombok Barat akan berupaya lebih tegas untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya penyebaran wabah Covid-19, selanjutnya akan melakukan  pengawasan, evaluasi dan penindakan. Penindakan kalau masyarakat masih “pagah” (bandel) dengan melibatkan 25 penyidik kepolisian untuk ditindak,”  katanya.

Di hadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), kapolres mempertegas, apabila ada masjid yang ditemukan masyarakat masih  melakukan Salat Jumat dan Tarawih, maka akan dilakukan penindakan.”Setiap orang atau pihak yang tidak mematuhi keputusan bersama ini dan menghalang-halangi serta memprovokasi orang lain untuk tidak mematuhinya, maka dapat kita kenakan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Bupati Lobar H.Fauzan Khalid menyampaikan sejauh mana tindakan pemda terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan membentuk satuan gugus tugas  untuk melakukan pembatasan kegiatan sosial masyarakat. Di mana keputusan bersama ini ditandatangani oleh bupati, Dandim 1606/Lobar, Kapolres Lobar, Ketua DPRD Lobar, Kementerian Agama Lobar dan Ketua MUI Lobar. “Jadi masjid kalau adzan boleh dan bahkan harus menurut saya, karena dari sanalah kita mengetahui waktu salat. Dan yang kita larang itu adalah keramaian,”  katanya.

Dalam rapat tersebut kata dia, apa yang dilakukan terkait dengan pembatasan kegiatan keagamaan di masjid saat bulan  Ramadhan jalan, termasuk tempat keramaian yang lain itu lebih mudah dicegah karena lebih memiliki legitimasi yang lebih.”Kalau tutup total, saya kira kita berlebihan. kita cegah keramaian atau perkumpulan orang saja yang menyebabkan cepat penularannya,” jelasnya. (her)